TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Pilkada DKI Jakarta 2017 terasa seperti pemilihan presiden (pilpres). Semua pihak menyoroti jalannya tahapan Pilkada.

"Pilkada DKI ini memang Pilkada, tapi serasa pilpres, apalagi media mendominasi semuanya. Tapi dalam beberapa hal, sampai sekarang semua situasinya aman dan terkendali," kata  Sumarsono di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

Ia mengatakan, Forum Komunitas Intelijen Daerah (Forkominda) Provinsi DKI Jakarta rutin menggelar rapar koordinasi setiap dua pekan.

Selain itu, apabila ada aksi massa di Jakarta, Forkominda juga mengadakan rapat.

"Aksi-aksi di Jakarta, rapatnya accidental, tidak dua minggu, sebelum aksi rapat, setelah aksi rapat. Jadi paling sering Forkominda bertemu," kata dia.

Meski begitu, Sumarsono menyebutkan ada beberapa permasalahan yang dihadapi menjelang pemungutan suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Permasalahan pertama yakni terkait dengan surat keterangan. Banyak pihak yang khawatir akan adanya surat keterangan palsu.

"Kedua, kami ada kesulitan sampai hari ini kami ngejar untuk merekam e-KTP. Ada 77.000 yang belum direkam, mereka dicari-cari enggak ketemu-ketemu," kata Sumarsono.

Kesulitan perekaman untuk e-KTP, lanjut dia, umumnya terjadi di kawasan apartemen dan warga relokasi penggusuran. Mereka sulit untuk ditemui, ada pula yang tidak diketahui keberadaannya.

Permasalahan lainnya yakni kasus hukum yang dijalani calon.

"Sementara Pilkada jalan, kampanye berjalan, lalu kasus hukum juga berjalan, ya terpaksa suasana menjadi agak sedikit berbeda. Mudah-mudahan semua tetap dalam koridor hukum yang ada, terkendali dengan baik," kata dia.

Nursita Sari/Kompas.com