TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono atau Soni menegaskan bahwa akan meliburkan pada hari pencoblosan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 pada Rabu, 15 Februari 2017.
‎
Agar para warga nantinya bisa menggunakan hak pilih dengan waktu yang lebih leluasa, dibandingkan jika harus tetap masuk kerja. ‎“Saya tegaskan, tanggal 15 Februari itu Jakarta libur, daerah yang menyelenggarakan Pilkada libur ya,” kata Soni di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Kamis (9/2/2017).

‎Untuk keputusan libur itu, pihaknya akan mengeluarkan Surat Edaran.

Sesuai dengan Peraturan Presiden dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta UU Pilkada nomor 10 tahun 2016.
‎

Namun, ia mengakui, masih adanya beberapa pihak yang tidak ingin memenuhi aturan tersebut. Meskipun ia menegaskan, sekali pun pihak swasta harus meliburkan karyawannya.
‎
“Karena, saya dapat SMS dari sebuah perusahaan swasta di Jalan Sudirman mereka tidak akan meliburkan dan itu salah. Karena undang-undang mengatur harus hari libur. Tinggal kita membuat surat formalnya harus dari Mendagri atas petunjuk Pak Presiden,” katanya.
‎
Selain itu, Soni juga meminta kepada warga agar tidak melakukan pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena sudah ada beberapa petugas yang cukup untuk mengawasi.
‎
“Masing-masing ada saksinya sudah cukup. Setiap calon ada saksinya. Terus kemudian ada panitia, belum lagi pemantau berjenjang sudah pasti KPU Pusat ada KPU Provisni Kabupaten atau Kota, sudah pasti masing-masing kan memenuhi TPS. Masyarakat boleh. Yang tidak boleh itu sebuah massa, aksi nunggu TPS kemudian masuk pada wilayah dalam TPS yang kemudian dianggap menganggu atau memberikan suatu pressure,” katanya.
‎
Sedangkan sebelum masuk pencoblosan, pihaknya juga sudah mempersiapkan untuk masa tenang pada tanggal 12 sampai 14 Februari.
‎Yaitu untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye.
‎
“Sudah saya perintahkan (Satpol PP) semua spanduk yang melanggar ketertiban umum, etika perkotaan dicabut. Siapapun dia. Memang sudah ada ribut-ribut dikit, tapi kita tegakkan. Masa tenang tidak satu gambar pun nempel‎ di tembok,” katanya.
‎
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Jupan Royter mengatakan bahwa pihaknya akan menurunkan sebanyak 3.000 personil untuk menurunkan atribut kampanye di masa tenang.‎

“Kami akan turunkan personil tersebut ke lima wilayah untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye. Tidak memandang milik siapapun spanduk, poster, atau alat kampanye lainnya,” katanya.
‎
Bahkan, sebelum masuk masa tenang, pihaknya juga sudah menurunkan petugas untuk patroli menurunkan alat peraga yang provokatif. Agar alat peraga itu tidak menghasut warga karena diletakkan di tempat umum.
‎
“Ada 1.600 alat peraga provokatif yang sudah kami turunkan. Kami setiap hari keliling, per hari kami targetkan turunkan 30 spanduk. Spanduk-spanduk itu kami amankan di gudang Cakung,” katanya.
‎
Sedangkan saat hari pencoblosan nanti, menurut Jupan, pihaknya akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas Satpol PP.
‎Untuk membantuk pengamanan bersama TNI dan Polri.

‎“Jadi, pada hari pencoblosan Satpol PP tidak akan libur. Kami bantu pengamanan,” katanya. (Mohamad Yusuf )