Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

DPRD Boikot Rapat Dengan Ahok, Sekda: Sayang Dong, Rugi Negara Kan Mereka Dibayar APBD

"Masa enggak mau dibahas? Sayang dong, rugi negara. Kan mereka dibayar dengan APBD,"

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
zoom-in DPRD Boikot Rapat Dengan Ahok, Sekda: Sayang Dong, Rugi Negara Kan Mereka Dibayar APBD
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah angkat bicara soal aksi boikot DPRD DKI untuk tidak melakukan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Empat fraksi di DPRD DKI Jakarta PKS, PPP, PKB, dan Gerindra, menolak rapat dengan SKPD DKI.

Mereka menuntut kejelasan status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Presiden Joko Widodo.

Baca: Hak Angket Ahok Gate, Fahri Hamzah Sebut Tugas DPR Pastikan Pemerintah Tidak Langgar Undang-Undang

Saefullah menjelaskan, beberapa bulan ke depan, Pemprov DKI fokus menjalankan program anggaran tahun 2017.

Jika ada boikot seperti yang disebutkan, dirinya khawatir hal itu bisa menghambat kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Berita Rekomendasi

"Ini kan sebenarnya bulannya bulan kerja nih, February Maret bulan kerja, jadi tinggal melaksanakan program 2017 sama inovasi-inovasinya," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Baca: Wakil Ketua MUI Sebut Pendapat Ahok Soal Memilih Berdasarkan Agama Langgar Konstitusi Berbahaya

Menurutnya, keterlibatan DPRD DKI Jakarta sebenarnya hanya sebatas untuk menyusun anggaran daerah.

Legislatif akan menerima masukan dari masyarakat untuk diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Pokok-pokoknya terkait kepentingan masyarakat untuk nanti dia bermuara di RKPD. Nah jangan sampai nanti tidak ada di RKPD lagi-lagi dipaksakan saat pembahasan," kata Saefullah.

Dirinya hanya menyayangkan jika anggota dewan yang digaji dari APBD DKI tidak ingin bekerja bersama pemerintah untuk kepentingan rakyat.

"Masa enggak mau dibahas? Sayang dong, rugi negara. Kan mereka dibayar dengan APBD juga sama dengan saya digaji dengan APBD bekerja untuk kepentingan rakyat," katanya.

Baca: Ketua PP Muhammadiyah Sebut Harusnya Ahok Nonaktif Sebagai Gubernur

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengatakan, sebab pemboikotan tersebut belum ada.

Ia belum bisa mengatakan jika kinerja Pemprov DKI akan terhambat.

Namun, jika benar memang ada hal-hal yang tidak dibahas oleh dewan, termasuk Perda yang sudah dikirimkan, berarti, katanya, mereka memang menghambat kinerja Pemprov DKI.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas