TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Hanura di DPRD DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, sebaiknya DPRD DKI harus menjaga kondusifitas.

Menurut dia, meskipun berbeda pilihan pada pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta namun jangan sampai warga ibu kota menjadi korban.

Ongen menyebutkan, gaji mereka dibayar rakyat lewat APBD yang bersumber dari pajak.

Baca: Fraksi PKB: DPR Tidak Tergesa-gesa Gulirkan Hak Angket Ahok Gate

Karena itu, Dewan di Kebon Sirih wajib menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.

DPRD DKI, harus bisa membedakan mana pertarungan politik kerja kedewanan.

"Jika, antar fraksi berseteru dikarenakan, maka yang dirugikan adalah warga ibu kota," kata Ongen ketika ditemui di Gedung DPRD DKI, Jumat (17/2/2017).

Ongen Sangaji menilai, adanya pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok), merupakan pendidikan politik yang tidak bagus

Dirinya menjelaskan, lima fraksi yang mengancam tersebut harus berpikir ulang.

Jangan, hanya karena pilgub warga DKI menjadi korban dari ketidakdewasaan mereka berpolitik.

"Jika tetap maksakan. Saya akan minta Ahok dan SKPD tidak perlu datang jika diundang rapat bersama dewan," kata Ongen.

Ongen menjelaskan, terkait status Ahok sebagai terdakwa yang tetap menjadi Gubernur tidak perlu dimasalahkan.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sudah memutuskan sesaui aturan.

Sehingga, mantan bupati Belitung Timur itu tetap jadi orang nomor satu di ibu kota.

"Jangan buat gaduh lah. Kasian rakyat," katanya.

Wakil Ketua Tim Kampaye Pasangan Ahok-Djarot itu mengancam, jika ada SKPD nekad hadir memenuhi undangan DPRD, dirinya akan meminta Ahok untuk mengganti pejabat yang bersangkutan.

"Orang mau kerja kok dihalangi. "Ini tidak main-main," tegasnya.