TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, menilai kebebasan demokrasi di Indonesia "kebablasan".

Hal tersebut dapat berakibat pada suhu politik yang ekstrem.

"Ya memang demokrasi kita sedang berkembang sedemikian rupa," kata Sumarno kepada Warta Kota, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017).

Baca: Anies Gelar Pertemuan dengan Ulama dan Habaib

Bahkan menurutnya hal-hal yang sebetulnya tidak masuk kategori demokrasi seperti menyebar fitnah, mencaci maki, bully dan sebagainya kadang-kadang dipahami sebagai demokrasi.

"Padahal seharusnya tidak sepeti itu," katanya

Sumarno sepandapat dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan demokrasi di Indonesia terlalu bebas.

"Demokrasi itu tentu ada nilai-nilai, ada norma dan peradaban. Saya sependapat dengan pidato yang disampaikan Pak Presiden," ujarnya.

Baca: Ahok: Sekarang Panggil Basuki, Kalau Ahok Terkenal Kesannya Kasar

Sebagai penyelenggara pemilu, Sumarno menuturkan iklim demokrasi yang terjadi di DKI Jakarta sangat menyita energi.

Menurutnya, saat ini para pemangku kebijakan mengupayakan konsolidasi demokrasi, agar kedepanya penyelenggaraan pesta rakyat lima tahunan berjalan dengan terstruktur dan matang.

"Jadi belum ada pematangan keseluruhan berdemokrasi sedang dalam proses. Ini mungkin proses tak terhindarkan," katanya.

Sumarno mengakui cukup kewalahan selama menjadi penyelenggara Pilkada DKI Jakarta.

Baca: Fahri Hamzah Sebut Peluang Hak Angket Ahok Gate Tergantung Dinamika Anggota DPR

Tudingan dan berita Hoax yang berkembang di masyarakat telah menguras banyak energi.

"Kan sekarang demokrasi hoax yang berkembang nih. Luar biasa, kita cukup lelah dengan hal semacam itu," tutupnya. (Faizal Rapsanjani)