TRIBUNNEWS,COM, JAKARTA- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saat pencoblosan putara kedua.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengakui partisipasi pemilih di DKI pada putaran pertama yakni pada 15 Februari lalu sudah diatas target yakni 78 persen.

Target sebelumnya untuk DKI Jakarta adalah 77,5 persen sementara untuk Pilkada lainnya adalah 74 persen.

"Itu sudah bagus untuk DKI. Tapi saya rasa masih kurang itu, karena banyak sekali yang belum punya hak pilih. Jadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) harus dievaluasi," kata Jimly, Jakarta, belum lama ini.

Jimly mengatakan harapannya itu didasarkan pada temuan-temuan saat dia memantau proses pencoblosan di Pilkada DKI Jakarta.

Di Lembaga Pemasyarakatan Salemba misalnya yang dihuni 3.861 orang. Menurut dia hanya 10 persen tahanan yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.

Itu artinya penghuni Lapas yang harusnya ikut mencoblos adalah 3.500 orang. Akan tetapi, kata Jimly, ternyata yang mencoblos hari itu hanya 496 orang.

"Itu kan jauh sekali. Sekitar 12 - 13 persen. Itu satu kasus," kata ketua pertama Mahkamah Konstitusi itu.

Kasus kedua di Rumah Sakit. Menurut Jimly, Rumah Sakit kini tidak memiliki TPS khusus untuk pasien.

Rumah Sakit sebenarnya disediakan rumah sakit namun tidak diperuntukkan untuk pasien yang kebetulan sakit pada hari pencoblosan.

"Untuk pasien-pasien kita harus layani dengan baik. Warga masyarakat di mana saja berada. Punya KTP DKI. Kita imbau untuk aktif supaya milih nanti di ronde kedua," kata pakar hukum tata negara itu.