TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan heran dengan polemik DP (down of payment) atau uang muka nol rupiah kredit rumah yang dia rancang.

Terutama mengenai lokasi tanah tempat program rumah DP 0 rupiah tersebut direalisasikan.

Banyak yang mengkritik program tersebut dan menilai akan sulit terealisasi.

Baca: Anies Sebut Ada Mall Berdiri di Lahan Hijau, Ahok Minta Bukti

Baca: Tanah Pemprov Dipakai Untuk Mall, Kenapa Rakyat Kecil Mau Pakai Jadi Ribut

Beberapa waktu lalu Anies kemudian menanggapi kritikan tersebut dengan membandingkan berdirinya sejumlah mall di Jakarta.

Menurut Anies, terdapat beberapa mall yang didirikan di atas tanah Pemprov DKI Jakarta.

"Tanah Pemprov saja bisa dipakai untuk mall, tanah negara dipakai mall, kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai?" kata Anies di Cikokol, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu (25/2/2017).

Ketika dikejar wartawan mengenai mall mana saja yang berdiri di atas tanah Pemprov atau negara, Anies belum mau menjawabnya.

Termasuk saat ditanya wartawan pada Kamis pagi (2/3/2017‎) usai bersilaturahmi dengan warga Jalan Kenanga, Ampera, Jakarta Selatan.

‎"Nanti jangan sekarang (nama mall-nya) biar pada nyari dulu. Terus sekaligus yang bilang nggak ada itu biar buktiin," kata Anies.

Anies hanya mengatakan lokasi mall tersebut berada di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan, Jakarta Utara.

"Mungkin di Jakarta Timur juga ada," kata Anies.

Menurut Anies pernyataannya tentang mall tersebut bukan bertujuan untuk mempermasalahkan mall yang sudah berdiri melainkan agar kritik mengenai rumah DP 0 rupiah proporsional.

‎"Kenapa kalau kepada pengembang besar diberikan kemudahan tapi bagi rakyat kebanyakan engga selalu diberikan. Kita ingin justru adil, tidak usah mengecilkan yang besar tapi memberikan yang belum besar untuk tumbuh," katanya.

Menurut Anies, yang ditunggu masyarakat sekarang bukan nama mall yang menggunakan lahan Pemprov melainkan program rumah DP 0 rupiah ‎dapat terealisasi.

‎"Masyarakat malah pengen tahunya segera ada gubernur yang memberikan 0 rupiah DP-nya. Itu yang saya kadang-kadang merasa keberpihakan ini harus didorong," pungkasnya.