TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir setiap kegiatan di masa kampanye Pilkada DKI putaran ke dua, Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan ‎selalu mengatakan adanya informasi sesat di masyarakat mengenai penghentian program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Informasi tersebut beredar sangat masif di masyarakat.

"Benar sangat massif. Terutama di minggu tenang kemarin," kata Anies usai berkampanye di Jalan Haji Pekir III, Grogol Utara, Kebayoran lama‎, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).

Anies sendiri mengaku tidak mengetahui siapa yang menyebarkan informasi sesat tersebut.

Begitu juga dengan cara mereka menyebarkan informasinya.

"Saya tidak tahu bagaimana menyebarkannya, bahwa ganti gubernur KJP berhenti. Saya tegaskan itu tidak benar. Itu berita bohong, dan malah saya menganjurkan mari berkampanye dengan berita yang benar. Jangan berkampanye dengan berita yang bohong," kata Anies.

Anies mengatakan kabar mengenai pnghentian KJP tersebut sampai kepada tim pemenangannya.

Kabar tersebut beredar dari mulut ke mulut terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

"Jelas itu menjadi kabar yang cukup viral di masyarakat, di banyak wilayah," katanya.

Meskipun bertujuan untuk mempengaruhi pilihan warga karena beredar masif di masa tenang Pilkada putaran pertama hingga sekarang, ‎Anies mengaku tidak tahu seberapa besar pengaruh kabar tersebut terhadap elektabilitasnya.

Yang pasti menurut Anies karena informasi itu tidak benar maka dirinya wajib untuk meluruskannya.

‎"Kami tegaskan gubernur itu menjalankan APBD, dan APBD itu Perda. Maka dari itu kami InsyaAllah terus menjalankan (KJP) bahkan meningkatkan. Dan yang terpenting pendidikan itu bukan hanya soal mendapat kartunya dan biayanya, tapi juga mutunya," katanya.

"Jadi warga di Jakarta tidak akan hanya mendapatkan KJP atau KJP plus, tapi mutu pendidikan di Jakarta yang akan kami tingkatkan secara serius," ujarnya.