TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan menghimbau untuk tidak bermain isu-isu yang sifatnya ancaman dalam Pilkada DKI 2017.

Apalagi isu yang sifatnya ancaman tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

"Karena itu sebabnya kalau kita bermain-main di isu-isu seperti ini (ancaman), eksplosif, dan seperti isu SARA itu. (apalagi) ditulisnya sebagian-sebagian, lalu ada framing, janganlah‎," kata Anies di kawasan Mampang, Jakarta selatan, Senin (13/3/2017).

Anies mengatakan, menggunakan ancaman untuk menggiring suara warga di Pilkada DKI Jakarta bukan baru terjadi.

Melainkan, sudah dari beberapa bulan lalu, sejak Pilkada putaran pertama berlangsung.

Ancaman tersebut yakni pencabutan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan program lainnya bila ada pergantian gubernur.

"Ancamannya mulainya dari kapan sih, ancamannya itu mulainya dari beberapa bulan yang lalu ketika warga akan dicabut bantuan sosialnya kalau tidak milih petahana‎," kata Anies.

Menurut Anies dengan adanya ancaman maka akan memicu munculnya ancaman baru.

Sehingga ujungnya menurut Anies yang dibahas dalam Pilkada DKI , bukannya program, melainkan ancaman-ancaman tersebut.

‎"Kalau mulainya dengan ancaman bahaya, karena itu jangan ada ancaman akan ada pencabutan KJP, jangan mengancam akan ada perberhentian PPSU, karena ancaman seperti maka akan munculkan ancaman balik," kata Anies.

Anies berharap menjelang pemungutan suara Pilkada DKI putaran dua pada 19 April mendatang tidak ada lagi ancaman-ancaman yang beredar di masyrakat.

Mulai dari ancaman penghapusan KJP (kartu Jakarta Pintar), program PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), KJS‎ (kartu jakarta sehat, serta penolakan memandikan jenazah.

"Jadi dengan begitu kita akan melihat Pilkada ini bukan ajang untuk menakut-nakuti tapi ajang untuk rakyat mendapatkan pilihan yang lebih baik," katanya.