TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tim pemenangan Ahok-Djarot menargetkan dana Rp 25 miliar terkumpul di rekening dibuka untuk kegiatan kampanye putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Bendahara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Charles Honoris menjelaskan, uang sebesar itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan kampanye.

Di antaranya sosialisasi menyapa warga, blusukan, kegiatan wayangan, dan event-event lain yang sifatnya sederhana.

Mereka pun memastikan tidak akan menggelar kampanye akbar seperti konser Salam Dua Jari yang mereka lakukan pada putaran pertama.

"Selain itu juga kami akan digunakan untuk melakukan pelatihan saksi TPS, pembuatan iklan, serta keperluan logistik selama masa kampanye," kata Charles, di Rumah Pemenangan Ahok-Djarot, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).

Menurutnya, atas permintaan calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), jika ada sisa, nantinya dana tersebut akan disumbangkan untuk kegiatan sosial atau menambah kesejahteraan warga Jakarta.

"Pak Ahok juga berpesan kepada kami bila nanti ada sisa dana kampanye di putaran kedua itu akan kami gunakan membeli seperti semacam Transjakarta Cares atau kami sumbangkan untuk kegiatan sosial setelah masa Pilkada selesai," kata Charles.

Ia memastikan, semua keuangan yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Ia pun yakin masyarakat sudah lebih percaya dan paham dana yang disalurkan bisa membuat Jakarta lebih baik.
"Karena, perbedaan kami adalah dengan adanya gerakan gotong-royong," katanya.

Layanan gratis

Saat menghadiri perayaan ulang tahun Pospera Tunarungu di kawasan Cipinang, Minggu (26/2/2017) silam, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyampaikan bahwa saat ini PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sudah memberikan layanan gratis untuk penyandang disabilitas yang naik bus transjakarta.

Menurut Djarot, sampai sejauh ini ada 9.000 kartu gratis yang dibagikan untuk penyandang disabilitas.

Saat dikonfirmasi, Asisten Kepala Humas PT Transjakarta Wibowo menyatakan, penyandang disabilitas merupakan satu dari 11 golongan yang mendapatkan fasilitas gratis naik bus transjakarta.

Golongan lainnya adalah PNS dan pensiunan PNS Pemprov DKI; tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI (meliputi petugas PPSU, PHL, dan PKWT); peserta didik penerima KJP; karyawan swasta tertentu yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Selain itu, penghuni rumah susun sederhana sewa; penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; penerima beras keluarga sejahtera yang berdomisili di Jabodetabek; anggota TNI dan POLRI; veteran RI; dan warga lanjut usia di atas 60 tahun.

Kebijakan itu diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat.