Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari menilai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), mempunyai peran vital dalam memfasilitasi tersedianya ruang-ruang bagi keluarga untuk berinteraksi, berkomunikasi dan memperkuat hubungan emosinal.

Hal inilah yang menurutnya menjadi inti yang kuat sebagai bagian dari anggota masyarakat.

"RPTRA bukan sekedar bangunan bagus, modern atau sophisticated, tapi lebih merupakan ruang dimana keluarga bisa ketemu, punya waktu dan sama-sama menguatkan komunikasi diantara mereka. Karena bisa dibayangkan, anak bapak bisa main-main bersama itu khan, emosinya tidak seperti di rumah dan ini menurutku ( bukti bahwa) Ahok itu pro kepada nilai-nilai keluarga. Yang ia tahu bahwa inti masyarakat di keluarga," kata Eva lewat pesan singkat yang diterima, Selasa (14/3/2017)

Menurut Eva, jika terjalin komunikasi yang baik dalam ruang-ruang tersebut, ini akan menjadi modal terbentuknya pertahanan kuat di tingkat keluarga untuk menghadapi berbagai ancaman penyakit sosial seperti peredaran narkoba dan penyalahgunaan miras.

Politikhus PDI Perjuangan ini mencontohkan, di Eropa, minuman keras menjadi biang kerok tingginya angka kehamilan pada remaja.

Setelah ditelusuri, terjerumusnya remaja disana pada hal-hal negatif tersebut adalah akibat tak berjalannya komunikasi yang baik dalam keluarga sehingga mekanisme saling menjaga, saling menguatkan, melindungi dan mengingatkan tidak ada.

Lebih jauh Eva menjelaskan, RPTRA juga penting sebagai alat kohesi komunitas dan diyakini dapat membentuk komunitas masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis yang ditandai dengan meleburnya berbagai komunitas antar golongan, antar agama dan antar status social.

"Ini sumbangan terbesar (Ahok-Djarot) bagi problem masyarakat global saat ini dimana kecendrungan ekslusifitasnya itu kuat. Misalnya, melalui ekstrimisme, radikalisme, tapi (itu semua) dipotong sama Ahok sehingga ibu-ibu bisa kumpul melalukan kegiatan bersama, tidak terpisah-pisah menurut primordialnya," katanya.

Saat ini, pemerintahan Ahok-Djarot telah membangun 196 RPRTA yang sudah berfungsi. Ditargetkan akan dibangun lagi 200 RPTRA dalam 5 tahun ke depan.

Pemprov DKI pun menjamin tidak akan ada warga yang dirugikan karena dalam pembelian lahan Pemprov menggunakan sistem partisipatif. Warga yang berminat menjual lahan dan rumahnya untuk dibangun RPTRA bisa langsung melapor kepada Pemprov.

Eva hanya berharap, ada pelembagaan RPTRA dengan kepolisian dalam praktek pengamanan masyarakat atau Community Policing yang kini telah banyak diterapkan di luar negeri.

Artinya, masyarakat dilibatkan bersama untuk merespon aksi kriminalitas termasuk kejahatan seksual yang kerap mengintai anak dan perempuan. Masyarat bersama kepolisian akan sama-sama membangun strategi untuk mencegah dan menekan aksi kriminalitas di lingkungannya masing-masing.

"Scandinavia itu khan ngomongnya Consesus Based Society. Kenapa mereka maju? HDI (Human Development Index) nya tinggi? Karena masyarakatnya yang kuat!" Katanya.