Intoleransi di Jakarta Meningkat Selama Masa Kampanye Pilkada DKI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi intoleransi di Jakarta selama Pemilihan Kepala Daerah mulai meresahkan warga Jakarta.

Populi Center melakukan survei mengenai intoleransi di Jakarta selama Pilkada DKI Jakarta.

Hasilnya, sekitar 71,4 persen warga Ibu Kota menilai intoleransi sudah dalam taraf mengkhawatirkan.

Masa kampanye yang panjang, yakni kurang lebih 4,5 bulan tak memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Justru, membuat warga Jakarta semakin tidak toleransi.

"Masyarakat makin intoleran dengan memainkan isu SARA yang mengkhawatirkan," ujar Peneliti Populi Center, Usep S Ahyar dalam diskusi di Kantor Setara Institute, Jalan Hang Lekiu, Jakarta Selatan, Kamis (23/3/2017).

Usep menjelaskan, selama masa kampanye Pilkada DKI begitu marak berita bohong atau hoax yang disebar luaskan melalui sosial media atau aplikasi pesan, semisal WhatsApp.

Ditambah dengan adanya dominasi simbolik atau tekanan politik.

Usep menuturkan, dominasi simbolik menyeruak saat Pilkada DKI.

Usep mencontohkan, ada pendapat dari seseorang yang punya kepentingan atau kekuasaan, sampai kemudian diamini orang awam.

Kemudian, menguatnya politik identitas selama Pilkada DKI, yakni politik yang mengacu pada identitas tertentu semisal agama.

"Padahal dalam bernegara, agama tertentu tidak ada hirarki, datanya nominal kalau dalam bahasa statistik," ujar Usep.

Peneliti Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Setara, pada 2016 Jakarta menempati posisi nomor dua sebagai kota yang paling banyak pelanggaran dalam kebebasan beragama, setelah Jawa Barat.

"Sebelumnya tidak pernah sepuluh besar," ujar Bonar.