TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tuduhan rivalnya Anies Baswedan soal open governance yang belum dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saatnya dirinya menjabat gubernur.

Ahok sapaan Basuki mengatakan Pemerintah Daerah DKI di bawah kepemimpinannya sudah menyiapkan sistem informasi yang komprehensif sehingga masyarakat sebetulnya bisa mengetahui dengan rinci program kerja hingga besaran anggaran untuk pembangunan di Ibu Kota Jakarta.

"Sekarang kamu lihat saja. Terus open governance akan menghasilkan partisipasi publik tujuannya apa? Untuk menghindari korupsi supaya pelayanan bisa lebih baik. Itu sudah kami lakukan semua," kata Ahok kepada wartawan Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).

Baca: Ahok: Kita Sudah Bicarakan Bantuan untuk Lansia Sejak 2013

Baca: Ahok Sakit Gigi

Ahok lalu membeberkan sejumlah sistem informasi yang dirancang pada masa pemerintahannya.

Proses penganggaran di DKI, kata Ahok, sudah menggunakan sistem berbasis online atau e-budgeting sehingga memimalisir adanya pencurian uang negara melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurutnya, cara itu efektif karena mewajibkan pemegang anggaran dan pihak ketiga (perusahaan) harus menggunakan transaksi nontunai dalam setiap pengadaan barang dan jasa.

"Misal kami bisa tahu ada korupsi UPS (Dinas Pendidikan) karena ada e-budgeting," ujarnya.

Tak hanya itu, lewat aplikasi Qlue dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) berbasis elektronik, Ahok juga mengklaim masyarakat bisa berpartisipasi atas usulan program atau masalah di wilayahnya.

Salah satu hasil konkret penerapan tersebut adalah pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA yang diwujudkan atas usulan masyarakat sendiri.

"Saya enggak ngerti apa yang dianggap kita enggak open governance. Apa kurang open lagi," kata Ahok.

Baca: Ahok: Yang Penting Otak, Perut, dan Dompet Penuh

Sebelumnya, Anies Baswedan menilai open governance saat ini belum dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Saya rasa soal kemauan (Pemprov DKI). Kalau infrastrukturnya sudah ada. Di tempat lain sudah pake lho," kata Anies, usai menghadiri pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/17).

Anies berharap, siapapun pimpinan Jakarta harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di ibu kota.

"Jakarta pimpinannya aktif bersosial media, tapi tidak memanfaatkan teknologi untuk pemerintahannya," ujar Anies.

Dengan open governance, Anies membayangkan ke depannya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga ke ti tingkat kelurahan akan diketahui warga. Dia berjanji akan mempermudah akses agar warga dapat mengawasi kinerja Pemprov DKI.

"Justru pemerintah (harus) terbuka. Kenapa? Lah, ini uang negara kok, uang rakyat kok," ujar Anies.