TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, menanggapi pertanyaan para netizen di jejaring sosial Twitter pada acara program Rosi di Kompas TV pada Minggu (2/4/2017) malam.

Pertanyaan netizen antara lain tentang apakah pasangan itu bisa mengelola Jakarta dengan zero enemy dan bagaimana bersikap terhadap "maling anggaran".

Ahok menjawab dengan mengatakan pertanyaan itu sama seperti yang pernah ditanyakan seorang anak TK.

"Pak Ahok, kenapa sih Bapak mesti musuhan sama banyak orang," kata Ahok menirukan pertanyaan sang anak.

Ahok mengatakan sempat bingung bagaimana menjelaskan secara tepat kepada anak TK tersebut.

Ia lalu meminta seorang stafnya untuk memutar film animasi anak Finding Nemo guna menjawab pertanyaan anak TK tersebut.

Dalam film tersebut, kata Ahok, Nemo berteriak meminta semua ikan untuk berenang ke bawah. Tapi, ikan yang lain malah berenang ke atas.

Rosiana Silalahi, pemandu acara itu, kemudian bertanya apakah maksud galak dan kerasnya seorang Ahok demi kebaikan.

Ahok membenarkan.

"Iya, jadi kita kadang disalahpahami. Sama kayak Nemo kecil. Akhirnya ketika kita ke arah yang benar, orang yang salah arah, pasti salah paham sama kita. Langsung anak (TK) itu ngerti," ujarAhok.

Djarot kemudian menimpali dengan menjelaskan bahwa di masa kepemimpinan Ahok-Djarot dibuat sistem e-budgeting. Maka, semuanya transparan dari mulai penyusunan rencana.

"Supaya tidak ada permainan," ujar Djarot.

Rosi bertanya apakah perlu toleransi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Ahok-Djarot.

Ahok menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, "Kalau curi ya no kompromi."

"Hus, yang aku tanya Pak Djarot," timpal Rosi. Para penonton pun tertawa.

Djarot lalu menjawab dengan mengatakan dirinya paham mengenai parlemen. Djarot melihat ada perbedaan tunjangan antara pegawai di pemerintahan dengan di legislasi.

Menurut Djarot, bisa saja dibuat aturan formal agar anggota legislatif bisa mendapat tunjangan, seperti tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diterima pegawai Pemerintah Provinsi DKI, misalnya, menaikkan tunjangan operasional atau rumahnya anggota legislatif.

"Sama seperti TKD. Birokrasi dapat tunjangan tinggi sedangkan di legislasi, (yang) sama-sama melayani, tidak ada," ujar Djarot.