TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim pemenagan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno menduga ada mobilisasi massa pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

Hal tersebut dikarenakan adanya nomor kartu keluarga (NKK) dan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak valid.

"Ada sekitar 153.804 data yang tidak valid. Saya sih menduga kalau ini besar terasa banget ada mobilisasi. Di luar daerah ada mobilisasi," ujar Syarif, Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017).

Syarif menambahkan, temuan tersebut harusnya ditelusuri oleh KPU DKI Jakarta. Meski begitu, Syarif tetap mengapresiasi KPU DKI Jakarta yang sudah berusaha memverifikasi temuan tersebut.

"Tapi saya apresiasi KPUD, dia berhasil menkoreksi dari 153.804 (data invalid) sudah 33.000 terklarifikasi. Sisa 120.000. Kita minta di-deletepemilih-pemilih yang invalid," ucap dia.

Sementara itu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, tidak semua data yang disampaikan oleh tim Anies-Sandiaga merupakan data yang invalid.

"Jadi tidak seluruhnya 153 ribu itu invalid. Ada perbedaan penafsiran juga ada, tapi memang ada juga yang betul. Misalnya ada data yang disampaikan ke kami menunjukan NIK yang di luar DKI, nah kemudian itu didefinisikan itu invalid, padahal tidak seperti itu," ujar Sumarno.

Sumarno menjelaskan, tidak semua NIK yang bernomor di luar kode DKI Jakarta invalid. Pasalnya, ketika seseorang datang ke Jakarta atau pindah ke luar Jakarta NIK-nya tidak berubah.

"NIK itu cuma sekali dan seumur hidup. Yang berubah itu NKK nya. Dalam definisi kami dan berdasarkan perundang-undangan itu tidak invalid. Nah itulah data yang dicocokan dengan tim paslon 3," kata Sumarno.

Penulis: Akhdi Martin Pratama