Suket Dipakai lagi, Anies: Proses Penerbitannya Banyak Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengomentari penggunaan Surat keterangan (Suket) dalam Pilkada DKI 2017 putaran ke dua.

Anies mengaku akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar Suket yang diterbitkan Disdukcapil tersebut tidak disalahgunakan.

‎"Meskipun sudah merespon, nanti minggu depan akan ada langkah lagi," kata Anies di Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, Jumat, (7/4/2017).

Menurut porses penerbitan suket masih dipertanyakan. Jumlah suket yang diterbitkan juga sangat banyak sehingga rawan kecurigaan.

Pada Pilkada putaran pertama suket yang digunakan sebanyak 187 ribu.‎

‎"Karena prosesnya pun banyak pertanyaan. Di putaran pertama pun sudah pertanyakan soal itu, 187.000 suket, kemana itu? selisih suara kemarin 167.000, suketnya 187.000," katanya.

Anies mengatakan dirinya menginginkan Pilkada berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Jujur dengan tidak ada manipulasi data.

Adil bila aparat pemerintah dan penegak hukum bersikap netral. Serta demokratis dengan menjamin hak pilih warga.

‎"Kami ingin fair, kami tak ingin ada pihak-pihak yang tidak berhak dan ikut dalam Pilkada," katanya.

Suket merupakan surat yang diberikan kepada warga DKI yang belum memiliki fisik e-KTP namun sudah melakukan perekaman.

Surat tersebut diberikan untuk keperluan administrasi termasuk syarat agar dapat memilih di Pilkada DKI putaran dua, apabila tidak masuk dalam DPT.

Sebelumnya Tim kampanye cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menolak penggunaan surat keterangan (suket) sebagai pengganti kartu tanpa penduduk elektronik (e-KTP) di pemungutan suara Pilkada Jakarta pada 19 April mendatang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi, Syarif dalam rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta putaran dua.

Menurut Syarif suket banyak yang bermasalah atau invalid. Sedikitnya 430 suket bermasalah dari total 40.816 suket yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI jelang putaran kedua.

"Saya minta Disdukcapil DKI bertanggungjawab. Kami tim nomor 3 menolak suket," kata Syarif di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017),