TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendukung paslon Gubernur dan Wagub Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, Relawan Pirton Roul Hutagalung (PRH), menggelar kampanye di lapangan terbuka bilangan Jati Barang, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Minggu pagi (9/4).

Rangkaian acara diawali dengan jalan sehat yang diikuti peserta yang berasal dari Pulogadung dan wilayah lain di Jaktim. Lalu, pagelaran budaya, seperti pertunjukan ondel-ondel dan aksi silat oleh jawara.

Selanjutnya, pakar etika Mien R. Uno, menyampaikan sambutan. Katanya, di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, turut menggelar agenda serupa.

Ibunda Sandiaga ini pun mengajak, agar masyarakat sebaiknya salat tahajud sebelum mencoblos paslon nomor 3, 19 April mendatang.

"Sebelum mencoblos Anies-Sandi, baiknya kita awali hari dengan aktivitas yang berfaidah, kita mulai dengan salat tahajud sebelum ke TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ujarnya.

Sedangkan pakar pendidikan, Arief Rachman, pada kesempatan sama mengajak masyarakat memilih pemimpin yang jujur dan santun. "Karena pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya," jelasnya.

Selanjutnya, Sekretaris Relawan Anies-Sandi, Denny Iskandar, cenderung mengajak tanya-jawab, agar warga lebih memahami apa visi misi Anies-Sandi dalam pemerintahan mendatang.

Banyak pertanyaan yang diajukan warga. Beberapa diantaranya tentang program prioritas paslon yang diusung Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut hingga isu tak sedap. Menyangkut eksistensi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), misalnya.

"Saya pastikan, Anies-Sandi tidak akan menghapus KJP, KJS. Bahkan, PPSU (Petugas Prasarana Sarana Umum) tetap ada. Bukan cuma itu, malah jadi plus. Artinya, mutu kualitas dan pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan," bebernya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini bahkan sempat menyinggung soal gugatan terhadap Anies menyangkut penggusuran, menyusul adanya pertanyaan terkait yang dilontarkan penanya.

Kata Denny, gugatan yang diajukan tim hukum paslon nomor 2 kepada Anies lucu. Pasalnya, penggusuran memang dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov) di bawah komando Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Data penggusuran itu ada di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Itu juga ada anggaran pengeluaran untuk penggusuran," ungkapnya.

Bahkan, imbuh eks aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini, petahana dengan bangganya pada tahun lalu menyatakan, jumlah titik penggusuran meningkat pada 2017.

"Soal penggusuran, Pak Anies beda konsepnya. Khusunya untuk di sempadan sungai, karena Jakarta daya dukung dan tampungnya terbatas," ucapnya.

"Untuk yang tinggal di sempadan sungai, maaf nih bapak, ibu, nanti harus direlokasi karena wilayah itu termasuk RTH (Ruang Terbuka Hijau. Tapi, Pak Anies mendahulukan relokasi dan tempatnya enggak jauh-jauh, bukan di Utara sana. Soalnya, kalau tidak dibenahi, Jakarta akan kebanjiran terus," tandas Denny.

Kampanye tersebut juga dimeriahkan dengan penyuluhan kesehatan cuma-cuma kepada masyarakat yang hadir dengan melibatkan dokter umum dan ada bazar yang menjajakan kebutuhan pokok dengan harga miring.