Lulung Yakinkan PPP Jika Dia tak Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Renovasi TIM
Lulung dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek renovasi Gedung Teater Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP Abraham Lunggana atau dikenal Haji Lulung berupaya meyakinkan para pengurus dan kader partai bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek renovasi Gedung Teater Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) di Cikini, Jakarta Pusat.
"Soal lain-lain, percayalah teman-teman. Kalau teman-teman media percaya, sungguh percaya sekali dengan saya. Karena saya berteman dengan teman media. Teman media enggak mungkin tulis langsung tanpa konfirmasi saya. Karena dulu saya pernah dipukuli habis sama media," kata Lulung dalam pertemuan pengurus DPP, DPW dan DPC se-DKI Jakarta di Hotel Sultan, Jumat (14/4/2017).
Hal ini disampaikan Lulung menyusul dirinya dimintai keterangan oleh penyelidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada Rabu, 12 April 2017. Lulung dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek renovasi Gedung Teater Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki pada Dinas Pariwisata dan Kebudaan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2012 senilai Rp27 miliar.
Lulung menyampaikan kepada lebih 20 orang rekan separtainya yang hadir dalam pertemuan, bahwa dirinya dimintai keterangan oleh penyelidik lantaran menjadi koordinator Komisi B DPRD DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan pada saat penganggaran program proyek revitalisasi kawasan TIM pada 2012.
Lulung membantah ada keterlibatan dirinya dalam dugaan pelanggaran korupsi di proyek tersebut. Menurutnya, kalau memang dirinya terlibat, dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka saat kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterrutible Power Supply (UPS).
Kata Lulung, justru pihak Bareskrim meminta dirinya menjadi "justice collaborator" untuk mengungkap sejumlah kasus dugaan korupsi dalam sejumlah proyek Pemprov DKI Jakarta, khususnya kasus dugaan korupsi pengadaan UPS.
"Jadi, di kasus UPS itu saya saksi kunci. Kenapa? Karena proyek UPS itu ada di APBD Perubahan Tahun 2014 dan fakta hukumnya atau buktinya itu ada di 22 September 2014 berupa hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Dan fakta itu ada sama saya. Memang karena itu saya dijagain terus. Ini bahaya," kata Lulung.
"Dan Anggaran Perubahan 2014 itu jadi cikal bakal semua rententan kasus dugaan korupsi di DKI Jakarta. Dari mulai UPS, printer, education class room, dan terakhir persoalan tanah Rumah Sakit Sumber Waras," sambungnya.