TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Menjamurnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tangerang dikritisi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Naziel Fikri.

Menurutnya, jika kehadiran LSM bertujuan untuk kontrol publik, itu sah-sah saja.

“Itu memang hak warga dan diatur dalam undang-undang demokrasi,  dalam sisi ini ada kewenangannya,” ungkap Naziel, Senin (17/4/2017).

Namun, politikus PPP ini menyayangkan adanya LSM yang kehadirannya justru berubah fungsi.

“Akhir-akhir ini banyak LSM yang hanya bergerombol dalam sebuah organisasi, tapi tidak punya kemampuan ke arah mengkritisi. Sifatnya hanya memunculkan isu saja, spontanitas atau sporadis,” tuturnya.

Terkait adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tangerang yang ikut dalam LSM, Naziel punya pendapat lain. Ya. Belum lama ini, DPRD Kabupaten Tangerang memang menggelar hearing dengan aktivis Jaringan Anak Rakyat (JANKR) di ruangannya.

Di antara yang hadir, ada seorang PNS bernama Budi yang ikut mendampingi rombongan.  

“Yang datang ke ruangan saya ada lima sampai tujuh orang, salah satunya Budi,” selorohnya.

Naziel sempat mempertanyakan kapasitas Budi itu yang dia ketahui merupakan PNS di Tangerang Selatan (Tangsel).

“Karena yang bersangkutan super aktif berbicara menyampaikan aduan dibanding Darma yang tertulis dalam surat sebagai Koordinantor JANKR,” tambahnya.

Menurut Naziel, PNS adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Seorang ASN kan mempunya kode etik dan peraturan tertentu. Secara etika menurut saya relatif kurang pantas kalau seorang PNS masuk sebagai LSM. Meski dalam undang-undang mungkin diperbolehkan,” jelasnya.

Sementara itu, menyoal LSM JANKR sendiri, Naziel mengaku tidak tahu menahu.

“Saya tidak tahu JANKR, apakah terdaftar di Kesbangpol atau tidak. Apakah JANKR itu personifikasi sebagai penyambung lidah masyarakat secara khusus di wilayahnya atau tidak. Apakah JANKR itu bergerak murni dalam memperjuangkan aspirasi, ini yang saya belum tahu,” papar Naziel Fikri.