Sementara, pada pasangan Anies-Sandi, serangan dalam bentuk politisasi identitas tidak nampak.

Tetapi, meskipun serangan terhadap Basuki-Djarot belum tentu digerakkan pasangan Anies-Sandi, tetapi insentif politik elektoral dipastikan akan diperoleh pasangan yang didukungan Partai Gerindra dan PKS ini.

Karena pergaulannya dengan kelompok-kelompok intoleran, pasangan Anies-Sandi dipersepsi publik sebagai pasangan yang antikemajemukan.

Serta mendukung gerakan-gerakan intoleransi, termasuk dipersepsi akan melakukan politik penyeragaman atas nama agama (Syariat Islam) di DKI Jakarta.

Gagasan penguatan pemerintahan yang bersih, penguatan kemajemukan, dan pembangunan yang berkeadilan tidak mendominasi perdebatan di antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Utamanya di ruang-ruang publik Jakarta," katanya.

Pilkada DKI Jakarta telah membuktikan bahwa politisasi identitas membuat pikiran banyak orang menjadi dangkal, segregatif, dan menihilkan gagasan-gagasan substantif demokrasi yang semestinya menjadi dasar pertimbangan memilih.

Atas dasar itu, SETARA Institute menyerukan enam hal.

Pertama, mewujudkan Pilkada berkualitas dan berintegritas adalah tugas semua pihak baik pemerintah, penyelenggara Pilkada, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pemilih.

Kedua, datang dan tunaikanlah hak pilih kita semua dengan riang, gembira, obyektif, dan merdeka tanpa tekanan.

"Prestasi, kinerja, dan kualitas kepemimpinan calon hendaklah menjadi referensi utama dalam menentukan pilihan kita semua," katanya.

Ketiga, abaikan dan cegah segala bentuk tindakan yang membuat kita takut, cemas, sehingga menghilangkan kegembiraan kita dalam memilih dan melemahkan rasio dan kemerdekaan kita sebagai pemilih.

Keempat, berpihak dan bertindak pada penguatan kualitas dan integritas Pilkada, dengan menolak berbagai upaya, termasuk intimidasi, yang akan merusak dan melemahkan kualitas dan integiritas Pilkada.

Kelima, utamakan kemerdekaan diri kita sebagai pemilih dengan cara melepas dan mengabaikan segala bentuk politisasi identitas yang tidak memiliki relevansi dengan proses Pilkada.

Keenam, satukan langkah dan keyakinan bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi yang sama sekali tidak beralasan untuk mencerai-beraikan kita sebagai anak bangsa yang terikat dalam satu kesatuan yakni bangsa Indonesia.

"Bangsa Indonesia yang majemuk, toleran, rukun dan damai," katanya.