Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya yakin sistem e-budgeting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta bisa tetap berjalan siapapun gubernurnya.

Ahok sapaan Basuki menjelaskan, meskipun dirinya sudah tidak lagi menjabat dan digantikan gubernur baru, sistem tersebut bisa tetap berjalan.

"Sistem e-budgeting semua jalan, kecuali gubernur tidak mau atau gubernur perintah Bappeda untuk melanggar. Saya yakin kalau Bu Tuty tidak diganti sebagai Kepala Bappeda, pasti aman. Kecuali Bu Tuty dicopot atau gubernur perintahkan tidak mau (pakai e-budgeting)," kata Ahok di Balai Kota, Selasa (25/4/2017).

Menurutnya, bisa saja e-budgetingtidak digunakan oleh gubernur apabila tidak berani melawan DPRD yang ingin memasukkan pokok-pokok pikiran (pokir) yang tidak sesuai.

Ahok mencontohkan kasus APBD 2015 di mana masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bandel tidak mau menerapkan sistem e-budgeting dalam menyusun APBD.

"Ini kan betul ada kunci. Ada kunci maksudnya kamu tidak bisa ubah-ubah adapassword. Tapi kalau yang nyolongnya yang pegang password? Itu kan perintah gubernur. Makanya saya bilang, Gubernur DKI tuh sederhana, kamu berani pecat orang yang nyolong tidak?" katanya.

Dirinya menjelaskan, tahun 2014 saat penyusunan APBD 2015 dilakukan, banyak SKPD yang tidak mau mengisi e-budgeting. Saat itu, dirinya bertindak dengan memecat banyak pegawai yang tidak mau melakukan transparansi lewat e-budgeting ini.

Bahkan DPRD pun tidak mau menandatangani APBD 2015 dan bahkan berujung rencana pemakzulan terhadapnya, sehingga tahun tersebut APBD DKI baru bsia berjalan berjalan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dia teken.

"Akhirnya tahun 2016 sama-sama mau (pakai e-budgeting). Nah kalau 2017 juga sudah lakukan yang sama. Bukan saya, tapi sistem kan. Kita bisa kontrol. Nah saya tidak tahu 2017 (hasilnya), belum audit juga," kata Ahok.

Mereka yang memiliki kunci untuk membuka sistem e-budgeting ini, menurunya, terdiri dari gubernur, wakil gubernur, dan pejabat Bappeda. Sistem pembukaannya pun dilakukan bersama-sama sehingga saat SKPD melakukan input data dikumpulkan bersama-sama di satu ruangan dan kemudian diperiksa dengan teliti setiap malam.

Dirinya juga sudah membuat template atau acuan di mana dalam program yang diajukan dari luar template tersebut tidak bisa dilakukan. Harus ada penjelasan dan alasan yang kuat supaya suatu usulan bisa masuk ke dalam template e-budgeting tersebut.

"Sebenarnya e-budgeting kami sudah sangat bagus. Jadi semuanya sudah ada template, tinggal isi. Yang aneh-aneh kan sosialisasi-sosialisasi kayak dulu oknum DPRD yang saya tulis 'pemahaman nenek lu' itu lho. Itu sudah dikunci tidak bisa masuk, karena itu sudah template. Kecuali dia ubah template ya saya tidak tahu," kata Ahok.

Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, Anies-Sandi memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Bila hasil resmi KPU juga serupa, maka Anies-Sandi akan dilantik pada Oktober 2017. Pemprov DKI Jakarta juga tengah membahas APBD-P dan akan disahkan pada bulan Oktober 2017.