TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemimpin baru DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno disarankan melakukan rekonsiliasi dalam memutuskan nasib proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Hal ini dinilai paling tepat untuk menyelesaikan perdebatan yang masih ada saat ini.

Pengamat tata ruang kota dari Universitas Trisaksti, Yayat Supriatna, menyarankan Anies-Sandi menemui pihak-pihak yang pro dan kontra dengan proyek reklamasi. Cara seperti ini, menurut Yayat, pernah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Presiden Jokowi mengajak bertemu dengan pihak yang pro dan kontra terkait rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota. Jadi Anies-Sandi tahu apa yang terbaik karena dapat mengakomodasi kepentingan yang pro dan kontra,” katanya saat dihubungi, Rabu (26/4).

Jika Anies-Sandi menghentikan reklamasi, Yayat mengingatkan pemimpin baru tersebut akan menuai gugatan dari pengembang. Sebab, pengembang telah melakukan investasi yang besar setelah mendapatkan izin proyek dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

“Dalam hal ini tidak dipedulikan siapa pemimpin DKI Jakarta yang telah mengeluarkan izin. Yang menjadi fokusnya adalah pemerintah provinsi telah mengeluarkan izin tersebut dan ini rawan gugatan dari para pengembang,” ujar Yayat.

Selain itu, pandangan antara Anies-Sandi dan pemerintah pusat saling berbeda. Pemerintah pusat menilai proyek reklamasi memiliki nilai strategis bagi perekonomian Jakarta dan Indonesia. “Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga harus saling bertemu untuk membahas proyek ini,” ucap dia.

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan proyek reklamasi 17 pulau akan menyelesaikan sejumlah permasalahan di Jakarta. Mulai dari keterbatasan lahan, banjir rob, hingga pengangguran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, pihaknya telah menghitung manfaat proyek reklamasi bagi penyerapan sumber daya manusia. Reklamasi akan mampu menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja.

Keberadaan 17 pulau juga akan meningkatkan kualitas lingkungan di Teluk Jakarta yang sudah rusak akibat pencemaran limbah pabrik sejak tahun 1980-an. Dengan demikian, habitat ikan akan turut berkembang. “Sejak 15 tahun terakhir banyak ikan di Teluk Jakarta yang mati,” kata Firdaus Ali, pakar teknik lingkungan dan ahli tata air perkotaan Universitas Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan segera bertemu dengan Anies-Sandi. Menurut Luhut, Anies-Sandi belum memiliki data yang spesifik tentang manfaat dari proyek reklamasi.

"Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan kota Jakarta itu setiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat," ucap Luhut.