Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tim sinkronisasi Anies Baswedan - Sandiaga Uno sudah mulai menerjamahkan program untuk dimasukan ke dalam APBD 2018. Salah satunya program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, yang memberikan bantuan pendidikan berupa barang dan uang tunai.

Program tersebut kemudian didiskusikan dengan ‎Tim Anggaran Pemerntah Daerah (TAPD) Pemprov DKI untuk disesuaikan dengan program yang sudah berjalan.

Anggota tim sinkronisasi, Edriana Noerdin mengatakan pihaknya akan membuat sistem untuk mengantisipasi kecurangan program KJP plus. Salah satunya antisipasi Penyalahgunaan bantuan tunai pendidikan KJP plus.

"Kita bikin sistem untuk mengontrolnya, karena apa, kan tingkat kebutuhannya berbeda-beda, antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sebetulnya kita selalu mengatakan oh tingkat kecurangan besar, itu kan sebelumnya kita punya praduga," kata Edriana usai melakukan pembahasan di Ruang Pola, Balaikota DKI, Senin, (22/5/2017).

Meskipun belum bisa menjelaskan rinci sistem yang akan dibangun, namun Edriana yakin bantuan tersebut tidak akan disalahgunakan. Pasalnya banyak contoh bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada warganya.

"Itu bukan sesuatu baru sebetulnya‎," katanya.

Salah satu cara untuk meminimalisir tidak tepatnya bantuan KJP plus, menurut Edriana, yakni dengan pendataan yang melibatkan RT/RW. Selama ini pendataan pnermima KJP hanya dilakukan pihak sekolah.

‎"Sekarang dibalik, dari RT/RW memberi rekomendasi ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya," pungkasnya.