Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Haji Lulung Minta Tim Anies-Sandi Buka Komunikasi Dengan Partai Politik Pendukung Ahok-Djarot

"Dia kan sekarang gubernur warga DKI, DPRD paling depan mendorong melakukan percepatan pembangunan di daerah, kemarin masih sepotong,"

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Haji Lulung Minta Tim Anies-Sandi Buka Komunikasi Dengan Partai Politik Pendukung Ahok-Djarot
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana meminta tim sinkronisasi Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan - Sandiaga Uno melakukan komunikasi dengan legislatif.

Tim sinkronisasi Anies-Sandi yang dipimpin Sudirman Said, sudah bertemu eksekutif untuk membahas Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Pembahasan melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Haji Lulung sapaanya, mengatakan, jangan sampai pembahasan anggaran tersebut nantinya berjalan lambat.

"Dia kan sekarang gubernur warga DKI, DPRD paling depan mendorong melakukan percepatan pembangunan di daerah, kemarin masih sepotong. Kalau gubernur mau sukses, mari bersatu," kata Lulung saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Meskipun mendukung Anies-Sandi sebagai pribadi, dia mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dengan tim sinkronisasi.

Berita Rekomendasi

Hanya partai-partai pendukung dan pengusung Anies-Sandi yang mendapatkan ruang untuk melakukan kordinasi bersama mereka.

"Saya ingin sekali melibatkan semua anggota dewan tidak lagi sepotong-sepotong," katanya.

Menurutnya apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif tidak lain untuk kepentingan rakyat.
"Tim sinkronisasi ketemu sama semua fraksi, bukan hanya yang mendukung Anies-Sandi," katanya.

Lulung meminta, Anies-Sandi tidak boleh terlalu gegabah dalam melakukan penyusunan anggaran ke depannya.

Karena sebelum membahas RKPD 2018, seharusnya mereka juga memikirkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

"RPJMD selama lima tahun, RKPD didahului maka ini terpotong satu tahun," kata Lulung.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas