Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keinginan Pemprov DKI Jakarta merekrut pak ogah guna mengurai kemacetan lalu lintas dirasa tidak perlu karena zaman sudah canggih.

Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai sudah bukan zamannya lagi di mana pak ogah digunakan sebagai pengurai kemacetan.

"Sekarang sudah era digital, era teknologi modern dan maju. Harusnya sudah beralih ke Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)," ujar Tigor ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (23/7/2017).

Tigor menjelaskan ETLE adalah sebuah sistem digital yang mampu mencatat segala pelanggaran lalu lintas di jalan.

Selama ini banyak pelanggaran atau kasus lalu lintas yang tak bisa terlacak atau terpantau oleh para polisi lalu lintas, dan ETLE ini bisa mengatasinya.

"Banyak tuh yang menerobos lampu merah, melanggar marka, tapi polisi enggak tahu. Karena mereka enggak bisa ada di setiap sudut jalan dan setiap waktu," jelas Tigor.

Dengan ETLE, ia berharap semua pengguna jalan akan mematuhi peraturan lalu lintas karena pasti akan tercatat dengan sistem digital apabila melanggar.

"Saya rasa ke depannya pak ogah ini tak diperlukan lagi. Malah bisa tertib dan tidak ada kemacetan lagi kalau menurut saya dengan ETLE. Meminimalisir human error juga," ucap dia.

Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana merekrut pak ogah untuk mengatur lalu lintas di wilayah ibu kota.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyatakan akan ada julukan baru bagi mereka yaitu sukarelawan pengatur lalu lintas atau Supertas.

"Mereka akan menggunakan seragam, dan diupah juga. Dananya dari Corporate Social Responsibility (CSR)," ujar Halim di Polda Metro Jaya, Jumat (21/7/2017) lalu.

Meski isu ini sudah gencar, namun konsep ini masih belum terealisasikan dan masih dalam tahap penggodokan.