Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Polda Metro Jaya memberdayakan pengatur lalu lintas sipil atau Pak Ogah menuai pro dan kontra.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyarankan kepada pihak kepolisian melibatkan pemangku kepentingan lain sebelum memutuskan untuk merekrut Pak Ogah.

Dikatkannya sosiolog, psikolog, dewan pemerhati transportasi, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) harus dilibatkan.

"Mungkin harus dikaji ulang mengenai dampak dan manfaatnya," kata Andri di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2017).

Menurut dia, semua pihak harus dilibatkan sebelum kepolisian mengambil keputusan soal pelibatan Pak Ogah.

"Jangan sampai kota mengambil langkah gegabah begitu," katanya.

Baca: Kadishub DKI Nilai Lebih Baik Pramuka Ketimbang Pak Ogah Untuk Atur Lalu Lintas

Andri mengatakan, belum ada pembahasan antara pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya soal perekrutan Pak Ogah untuk mengatur lalu lintas.

"Sampai saat ini sih belum sih. Tapi nanti kita akan bicara secara detail, pasti melibatkan masyarakat transportasi Jakarta dan DTKJ supaya kita jangan salah langkah lah seperti itu," ucap Andri.

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta belum tentu menyetujui rencana dari Polda Metro Jaya tersebut.

Karena belum ada pemaran konsep yang terperinci dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengenai perekrutan Pak Ogah.

"Saya tidak tahu konsepnya. Kan' belum lihat saya konsepnya seperti apa," ucap Andri.

Rencana perekrutan Pak Ogah diinisiasi oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Pihak kepolisian masih mengkaji wacana tersebut.