Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkaca pada artis stand up comedy atau komika Muhadkly MT alias Acho, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memberikan lima rekomendasi penting.

Pertama, menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Perumahan, harus tegas menyikapi pelanggaran hak konsumen yang dilakukan pengelola dan pengembang.

Tulus Abadi menilai Kementerian PUPR dan Pemprov DKI tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap maraknya pelanggaran konsumen yang dilakukan pengelola atau pengembang apartemen.

Baca: Kuasa Hukum Pengelola Green Pramuka: Pengembang Tidak Tipu Para Penghuni

"YLKI mendesak Dinas Perumahan Pemprov DKI untuk proaktif memfasilitasi mediasi antara konsumen dengan developer untuk dapat dicari penyelesaian di luar pengadilan (out of court setlement)," ujar Tulus Abadi kepada Tribunnews.com, Senin (7/8/2017).

Kedua, YLKI mendesak Kementerian PUPR untuk mengevaluasi semua klausula yang dibuat pengembang atau pengelola.

Baik klausula dalam PPJB/AJB rumah susun dan klausula dalam kontrak pengelolaan.

"Klausula baku adalah hal yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen," jelasnya.

Ketiga, YLKI meminta dihentikan segala bentuk intervensi pengelola atau pengembang dalam pembentukan P3SRS dan pengelolaan.

Intervensi yang biasa dilakukan pengelola biasanya melalui tekanan psikis, diskriminasi perlakuan, hingga perampasan HAM konsumen.

Baca: Polisi Sebut Pengelola Apartemen Sudah Tawarkan Mediasi Kepada Acho

"Pengelola idealnya ditunjuk dan dipilih P3SRS. Jadi akan profesional dan tunduk perintah P3SRS bukan sebaliknya. Depelover hanya setengah hati untuk melepas pengelolaannya," katanya.

Keempat, YLKI mendesak semua pengembang perumahan atau apartemen untuk menjunjung tinggi etika dalam bisnis.