Wanto Sugito Bangga Hadiri Undangan Paguyuban Gojek di Acara Santunan Anak Yatim
Tampak hadir sejumlah kader PDI Perjuangan, Ketua DPD REPDEM Banten H. Kholid Ismail beserta kader REPDEM se Kota Tangerang.
Editor: Toni Bramantoro
TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Kehadiran Sekretaris Jenderal sayap PDI Perjuangan, DPN REPDEM, Wanto Sugito pada acara santunan anak yatim yang diselenggarakan paguyuban gojeg di Larangan Kota Tangerang, semalam, dikatakannya murni diundang oleh panitia pelaksana dan tak terkait urusan pilkada 2018.
"Nggak ah, gak ada kaitan pilkada. Saya bangga dan apresiasi diundang oleh paguyuban gojeg acara santunan anak yatim sekaligus peringati tahun baru Islam Hijriyah 1439. Dan salah satu pengurus paguyuban gojeg, kebetulan juga Ketua Repdem kota tangerang bung Yudi," ungkapnya, Sabtu malam ( 23/9/2017).
Tampak hadir sejumlah kader PDI Perjuangan, Ketua DPD REPDEM Banten H. Kholid Ismail beserta kader REPDEM se Kota Tangerang.
Bagi mantan aktivis 98 itu, siapapun kader Repdem seluruh Indonesia jika mengundang dirinya akan hadir jika kegiatan itu berbentuk positif apalagi bersifat advokasi masyarakat marhaen.
"Keputusan penugasan untuk kader partai di pilkot Tangerang juga sepenuhnya ada di tangan DPP PDI Perjuangan yang besar kemungkinan akan dikeluarkan pada bulan Oktober 2017 nanti. DPP kan juga punya perhitungan khusus untuk mengeluarkan keputusan ideologis terkait rekomendasi. Saya nothing tulus saja, gak punya beban," papar pendiri GMNI UIN Ciputat itu.
Sementara hingga saat ini, sejumlah nama kader PDI Perjuangan Kota Tangerang memang belum ada yang muncul ke permukaan.
Meski partai besutan Ibu Megawati Soekarnoputri itu bisa merekomendasi tanpa koalisi, namun tampaknya DPP Partai dalam posisi putar otak untuk tidak salah dalam menugaskan kadernya baik calon walikota maupun calon wakil wali kota.
Incumben Walikota Tangerang Arif Wismansyah sendiri, sudah melakukan fit and propertes di DPP PDI Perjuangan beberapa waktu silam sebagai salah satu sarat mekanisme yang ditetapkan partai dalam proses pilkada