TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Edy Junaedi menyampaikan percepatan proses pembangunan infrastruktur di Jakarta perlu dibarengi dengan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan usaha.

Untuk itu, Edy menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan inovasi layanan dan menyederhanakan proses perizinan.

"Pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan proses birokrasi yang baik. Saat ini DPMPTSP DKI Jakarta telah menghadirkan berbagai inovasi layanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus prerizinan dan non perizinan dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat," ujar Edy saat mengisi seminar Infrastruktur Jakarta di Universitas Al Azhar Selasa, (26/9).

Dirinya menyebutkan beberapa program yang dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat antaralain, PTSP Goes to Mall, IMB 3.0, Aplikasi Payment Gateway, Jakarta Investment Center, dan lain sebagainya.

“PTSP Goes to Mall, adalah salah satu inovasi layanan yang kita lakukan agar semakin mudah dijangkau dan semakin dekat dengan masyarakat. Kemudian ada pula layanan AJIB yang hadir di tempat- tempat umum atau keramaian publik. Antusiasme masyarakat akan layanan ini juga cukup tinggi,” ungkapnya.

Sementara untuk layanan IMB 3.0 Edy menerangkan proses online menjadi semakin simpel dan cepat karena KRK dapat diakses online. Kemudian, lokasi yang dimohon dapat dengan cepat terdeteksi melalui GIS Maping dan diproses secara visual.

“Melalui sistem GIS Maping proses online menjadi semakin simpel dan cepat. Lokasi yang dipilih oleh pemohon dapat dengan cepat terdeteksi dan diproses secara visual dengan adanya citra aerial yang terupdate,” imbuhnya.

Lebih lanjut Edy juga menyinggung realisasi investasi selama 3 tahun terakhir yang cenderung menurun. Pada tahun 2014 total realisasi investasi mencapai Rp. 66 Triliun, 2015 sebesar Rp 60 triliun, dan 2016 sebesar Rp 59 triliun.

Sejak awal 2017, kata Edy, Penanaman Modal masuk dalam PTSP namun tupoksinya terbatas dan belum terlibat dalam proses realisasi investasi maupun kerjasama PPP (Public Private People Partnership). Sebagai solusinya, Edy mengatakan tupoksi bidang Penanaman Modal akan diperkuat untuk merealisasikan pendanaan project yang tidak dapat tercover oleh APBD.

“Kita akan melakukan kajian potensi serta detail kebutuhan tetap dari Bappeda namun actionnya tetap ada di DPMPTSP. Pengendalian dan pelaporan akan lebih kuat karena penerbitan dan perpanjangan izin operasional ada di PTSP,” pungkas Edy.

Seperti diketahui seminar Infrastruktur DKI Jakarta untuk Maju Kotanya Bahagia Warganya diselenggarakan oleh Forum Infrastruktur Jakarta (FIJ) dan Jakarta Research and Public Policy (JRPP). Acara ini bertujuan untuk membahas pembangunan infrastruktur DKI Jakarta kedepan dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan- Sandiaga Uno.