TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) akan resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Senin (16/10/2017).

Sejumlah problem di Jakarta sudah menunggu penyelesaian yang diharapkan dilakukan melalui kebijakan populis.

Baca: TKW Ilegal Bersuami Ini Nikah dengan Pria Lain di Perantauan, Tragedi Muncul Saat Hamil Lagi

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Trubus Rahardiansyah, mengatakan, pasangan Gubernur dan Wagub DKI, Anies-Sandi, harus terlebih dulu mempersatukan warga yang sudah terpecah belah akibat kompetisi selama Pilkada 2017 lalu melalui kebijakan populis.

Trubus Rahardiansyah mengemukakan, kebijakan populis dapat mempersatukan kepentingan masyarakat, problem-problem di Jakarta dan program-program yang dijanjikan saat berkampanye dapat terwujudkan.

Baca: Misteri Batu dan Pecahnya Kaca Pos Polisi di Bogor

"Kebijakan populis yang mempersatukan kepentingan masyarakat harus dilakukan Anies-Sandi agar program dapat berjalan," kata Trubus ketika dihubungi pada Minggu (15/10/2017).

Menurut Trubus, agar mendapatkan kebijakan populis, Anies-Sandi harus terus mendata permasalahan dengan terjun langsung ke lapisan bawah masyarakat sebagaimana pernah dilakukan Presiden Soeharto pada era Orde Baru.

Baca: Alami Gangguan Jiwa, Adik Tusuk Kakaknya Hingga Tewas di Kandang Ayam

"Bahkan saat itu Soeharto sampai menginap di rumah warga. Tapi memang tak terlalu ramai (diberitakan) di media karena media belum seperti sekarang," kata Trubus.

Keuntungan mengikuti gaya Soeharto adalah Anies-Sandi akan tahu kebijakan populis apa yang mesti dijalankan.

Apabila hanya berkoar-koar di Balaikota DKI Jakarta, lanjut Trubus, rantai komando antara elit dan lapisan masyarakat paling bawah terputus.

Akibatnya program tak berjalan dan hanya berbentuk pencitraan seperti yang terjadi selama ini.

"Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di balai kota, sulit," ujar Trubus.