TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pidato perdana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjadi sorotan publik.

Dalam pidato tersebut, publik memperbincangkan kata 'pribumi' ketika mengungkit soal peperangan Indonesia melawan kolonialisme.

Kritik, salah satunya, datang dari Ketua SETARA Institute Hendardi pada keterangan tertulisnya kepada TRIBUNNEWS.com, Selasa (17/10/2017).

Menurut Hendardi, Anies bisa dianggap melanggar instruksi presiden no. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara.

Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Baca: Gunakan Kata Pribumi Dalam Pidato, Gubernur Jakarta Anies Baswedan Dikritik

"Sangat disayangkan, Anies, yang seharusnya di hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis," tandas Hendardi.

Ketika ditanya mengenai adanya Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata 'Pribumi', Anies menjawab "sudah ya..."

Anies juga menjelaskan kata 'pribumi' yang dia sampaikan dalam pidato politiknya terkait dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk Jakarta.

Dia tidak merujuk penggunaan kata tersebut di era sekarang.

Baca: Melotot dan Mengacungkan Jari, Buni Yani Dinilai Jaksa Menghina Persidangan

"Oh, istilah itu (pribumi) digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu," ujar Anies kepada KOMPAS.com di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (17/10/2017).

Anies mengatakan, Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia. Sebab, penjajahan itu terjadi di Ibu Kota.

"Yang lihat Belanda jarak dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tapi lihat depan mata? Enggak. Yang lihat depan mata itu kita yang di kota Jakarta," kata Anies.