TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan, sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu banyak berbicara saat berpidato.

Hal ini menjawab pernyataan Anies dalam pidato perdana yang menyinggung soal pribumi.

Menurutnya, Anies lebih baik mencontoh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat berpidato dengan berbicara masalah teknis.

"Jadi pidatonya yang teknis, dalam hal ini ikut Ahok-lah. Benar Ahok itu teknis saja, bahkan tidak usah banyak ngomong, teknis saja," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Dirinya menjelaskan, hal teknis yang dimaksud adalah meyakinkan warga Jakarta dengan bekerja dan blusukan meninjau setiap pelosok Ibu kota.

Baca: Fahri Tak Setuju Densus Tipikor Dapat Rp 2,6 Triliun

Menurutnya, bila perlu Anies tidak perlu berkantor di Balai Kota DKI Jakarta.

Fahri memberikan saran supaya Anies berkantor di mobilnya, agar bisa blusukan ke seluruh wilayah Jakarta.

"Jangan banyak pidato kayak nanti macam-macam. Enggak usah, kalau nanti mau nyapres baru banyak pidato begitu itu loh," katanya.

Namun Fahri juga mengkritik publik yang mempersoalkan pidato Anies. Sebab, konteks pribumi yang digunakan Anies merupakan istilah sejarah perjuangan bangsa.

"Saya bilang istilah pribumi itu istilah sejarah perjuangan bangsa kita, cara kita mengidentifikasi diri kita, untuk melawan kolonialisme di jalan itu dulu atau segala ketidakadilan yang disebabkan oleh negara di dalam afirmasi dalam membela yang paling lemah," kata Fahri.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan dalam pidato politik pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa Jakarta merupakan satu dari beberapa tempat yang merasakan hadirnya penjajahan.

Selama itu, menurutnya rakyat pribumi ditindas.

"Selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan kolonialisme," kata Anies dalam pidatonya di Balaikota, Senin, (16/10/2017).

Menurut Anies sekarang ini Indonesia telah merdeka. Sehingga, saatnya Rakyat Pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Namun pidato tersebut memancing pro-kontra. Netizen menyebut ucapan Anies soal 'pribumi' bernada menyindir.

Dikutip dari sumber resmi dari kepustakaan Kepresidenan Republik Indonesia, ada Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tegas-tegas berjudul: “Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggara Pemerintah.