TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi adanya informasi sewa menyewa trotoar di kawasan Tanah Abang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengatakan tidak akan mentolerir adanya pungutan liar tersebut.

Menurut Sandiaga, ia masih akan menunggu klafirikasi dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi, yang sedang mencari informasi pungutan liar.

Sandiaga memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah mengutip biaya di luar ketentuan.

"Sedang diklarifikasi oleh pak Irwandi, tapi kami tidak mengutip sama sekali. Pemprov itu menata, kalau ada biaya di luar, tentunya kita ada ketentuan retribusi yang menjadi koridor bagi pemprov tapi kalau misalnya ada pungutan di luar itu, itu ilegal," ucap Sandiaga di Civil Engineering National Summit Universitas Indonesia (CENS UI) ke-15 di Birawa Assembly Hall, Tebet.

Ia juga menginginkan agar PKL, pedagang, di sekitaran Tanah Abang untuk tidak membayar pungutan di luar ketentuan, agar dapat menertibkan Tanah Abang bersama-sama.

Baca: Jokowi Angkat Bicara Soal Pemeriksaan Novanto Harus Izin Presiden

"Kita harus sama-sama menertibkan itu. Kami minta juga para pedagang, PKL, usaha mikro untuk juga disiplin tidak mentolerir adanya pungutan liar tersebut. Mereka ditagih terus kalau dibayar ya ada transaksi, simpelnya seperti itu," kata Sandi, Rabu (15/11/2017).

Lanjut Sandiaga, penataan kawasan Tanah Abang sedang digodok agar para pedagang, pejalan kaki, sama-sama mendapatkan haknya.

"Itu yang menjadi konsep penataan ke depan, bagaimana pejalan kaki dimuliakan, PKL yang mencari makan dan nafkah diberikan ruang, tempatnya nanti akan kita umumkan begitu pak Gubernur memberikan persetujuan. Konsepnya holistik, tapi memang ada fokus untuk jangka pendek dulu seperti apa, jangka menengah dengan Sky Bridge, jangka panjangnya dengan konsep TOD," ujar Sandi.