TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Janji memberikan rumah dengan down payment (DP) 0 Rupiah menjadi sasaran pertanyaan para anggota DPRD DKI Jakarta di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Pada Kamis (16/11/2017) siang, digelar sidang rapat paripurna beragenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pembacaan RAPBD 2018 yang dibacakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwakili Abdurrahman Suhaimi. Dalam paparannya PKS mempertanyakan lahan yang akan digunakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk program rumah DP 0 Rupiah.

"Fraksi PKS ingin meminta penjelasan terkait Program Rumah DP 0 Rupiah dari sisi lahan. Apakah juga mungkin lahan yang digunakan membangun rumah milik pemerintah seperti lahan di sekitar stasiun dan terminal yang memadukan konsep Transit Oriented Development (TOD)," tanya Abdurrahman di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD Kamis (16/11/2017).

Baca: Kalau Setnov Ditemukan Sakit, Ini Kata Mahfud MD

Sementara itu, pertanyaan serupa juga dilontarkan Bambang Kusumanto, perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat.

Fraksi Partai Demokrat mendesak agar Program Rumah DP 0 Rupiah dilaksanakan dengan pola Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) agar warga Jakarta yang tinggal di rumah susun menjadi memilki hak milik rumah sendiri sehingga tak perlu membayar sewa setiap bulan.

"Fraksi Demokrat mendesak Program Rumah Dp 0 Rupiah diimplementasikan dalam bentuk Rusunami agar warga Jakarta yang hari ini tinggal di rumah susun dengan membayar sewa setiap bulan menjadi bayar cicilan agar bisa memiliki rumah sendiri," ucap Bambang.

Sedangkan anggota Fraksi PDI P DPRD DKI Jakarta, William Yani, menyoroti kebijakan rumah DP 0 persen sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apakah program DP 0 persen tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perbankan dan jika terjadi macet angsuran menjadi beban siapa, beban masyarakat atau menjadi beban pemda. Apakah ada perbedaan rumah lapis, rumah berderet dan rumah susun di mana bedanya," kata William.

Tidak hanya PKS, Demokrat, dan PDI Perjuangan, kubu Partai Nasdem, PAN dan Gerindra juga memberikan tanggapan soal program yang bertujuan untuk memberi kemudahan warga Jakarta agar bisa memiliki rumah.

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna beragenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018. Rapat digelar di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (16/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIB.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi tidak terlihat di ruang rapat. M. Taufik hanya didampingi oleh Wakil Ketua lainnya, yaituTriwisaksana, Abraham Lunggana, dan Ferrial Sofyan.

Ini berbeda dibandingkan dengan rapat paripurna pada Rabu kemarin. Pada waktu itu, Prasetio memimpin rapat beragenda pidato pembacaan RAPBD 2018 dan penyampaian visi-misi Gubernur DKI Jakarta.

Akhirnya, M. Taufik membuka rapat paripurna beragenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2018. Masing-masing fraksi di DPRD DKI Jakarta memberikan pandangan umum terhadap pidato RAPBD DKI Jakarta 2018.

Setidaknya ada sembilan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional,

Lalu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Nasional Demokrat.