TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dihujani beberapa interupsi dari beberapa anggota DPRD.

Ahmad Yani anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera mengatakan keluhan waga di sekitar Mampang dan Pasar Minggu sejak dua tahun lalu tidak pernah ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya sudah sampaikan sejak 2 tahun lalu di wilayah Mampang antar RW 25, warga meminta agar dibangun JPO. Sudah peninjauan lapangan tapi sampai sekarang belum juga terbangun padahal jumlah korban masyarakat yang tertabrak sampai 17 orang meninggal dunia," ujar Yani di ruang rapat paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, (30/11/2017).

Selain itu, Wiliam Yani pun mempertanyakan secara tegas kembali tugas, fungsi, dan keefektifkan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hingga DP Nol Rupiah.

"TGUPP penggunaan dana jangan dihabiskan, kenapa anggotanya digaji 24 juta, kriterianya apa. Himpaudi juga kami mohon rapat nanti dijelaskan apa sih itu?," katanya.

Baca: Sedikit Lagi Berkas Setnov Rampung, Saut Yakin KPK Menang Praperadilan

"Ok Oce, Ok Trip, DP Nol Rupiah. Bagaimana bisa dengan uang 5.000 bisa dari rumah ke kantor. Sistemnya kaya apa, detailnya?," ungkap Wiliam.

Sedangkan, anggota fraksi dari Partai Keadilan Bangsa, Aziz mempertanyakan kejelasan dana hibah untuk beberapa lembaga dan yayasan.

"Soal hibah bahwa eksekutif tidak bisa menjelaskan alasan atas pemberian hibah kepada ormas dan beberapa lembaga, yayasan kenapa diberikan sekian," kata Aziz.

Bestari anggota DPRD dari Partai Nasdem pun mengeluhkan menyalurkan air dari BUMD PD PAM Jaya yang dikaitkan dengan kinerja anggota bentukan TGUPP.

"Kita punya PD PAM Jaya, yang sekarang baru melayani 45 persen sambungan. Di beberapa daerah yang dilaporkan, mereka bisa 10 tahun gak dapat (sambungan). Belum tersentuh, masih berbulan-bulan prosesnya. Saya menyarankan yang sudah ttd TGUPP sedemikian banyak orangnya untuk diberdayakan," ujar Bestari.

Lain hal dengan Mualif dari anggota fraksi PKB yang mempertanyakan solusi kemacetan yang diakibatkan oleh penutupan jalur oleh PT.Kereta Api.

Sehingga menyebabkan banyak kendaraan masuk ke jalur perkampungan.

"Bahwa di lapangan solusi setelah ditutup berdampak kemacetan, kendaraan masuk ke kampung. Jalan-jalan yang ditutup itu ada sebidang kereta api untuk ditinjau dicarikan solusi supaya warga gak dapat kesulitan," ujar Mualif.

DPRD Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan anggaran, pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2018 DKI Jakarta sebesar Rp 77.117.365.231.898.