TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mempertanyakan rencana reuni alumni gerakan 212. Sebab rencana reuni itu mengerahkan orang dalam jumlah yang besar.

"Kalau mengerahkan masyarakat lagi, kita sayangkan bahwa akan mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Wiranto, Rabu (29/11/2017).

Wiranto menyebut, reuni besar itu akan membutuhkan dana besar jika dilakukan di Ibu Kota. Rencananya, Wiranto akan bertemu dengan tokoh-tokoh alumni gerakan 212.

"Saya belum tahu tujuannya apa dan saya ingin bertemu dengan para tokoh dari alumnus 212 untuk saya tanyakan apa, tujuannya apa," tutur Wiranto.

"Sekarang harus kita tanya dulu 212 diadakan untuk apa? Kalau tidak salah untuk menyongsong Pilgub DKI toh? Ada satu gerakan massa yang menolak dan sebagainya," tambah Wiranto.

Wiranto menilai Pilgub DKI telah selesai dan telah ada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru.
Menurut dia tidak lazim ketika gerakan yang memiliki kepentingan situasional ingin menggelar reuni.

Baca: Pesawat Wings Air ATR 72 Tinggalkan Bali Menuju Malang Tanpa Penumpang

"Sebenarnya hal-hal yang bersifat temporer itu sudah selesai. Beda dengan reuni sekolah, reuni universitas, paguyuban dan sebagainya yang bersifat permanen. Itu saya kira lazim," kata Wiranto.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak akan ikut dalam kegiatan reuni akbar Alumni 212 yang rencananya akan dilaksanakan 2 Desember 2017 mendatang.

Menurutnya kegiatan aksi unjuk rasa bukan kebiasaan dari Muhammadiyah.

"Muhammadiyah tidak melakukan kegiatan seperti itu. Lebih baik waktunya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif," ujarnya.

Haedar mengatakan lebih baik Muhammadiyah ikut meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia.

"Ya lebih baik reuni 17-08-1945 saja," ungkapnya.

Reuni Alumni 212 yang akan dilaksanakan 2 Desember 2017 rencananya akan dilaksanakan di Monas dimulai dari salat subuh berjamaah hingga pukul 11.00 WIB.