Rapim DKI Jarang Diunggah, Alasan Sandi Takut Memecah Belah
Sandi menjelaskan tak ingin unggahan video di channel Pemprov DKI dikemudian hari dapat menimbulkan perpecahan.
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno membeberkan alasan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta yang kini jarang menggunggah video saat rapat pimpinan.
Pria yang akrab disapa Sandi ini pun mengaku belum melihat efektifitas pesan dari setiap rapat pimpinan yang diunggah melalui channel resmi Pemprov DKI itu
"Kita lihat dari segi efektivitas rapim kalau mau diangkat message nya apa yang kita angkat. Tapi kalo ada keinginan dari masyarakat untuk meminta rapim yang mana yang diangkat silahkan ke Bu Dian Kominfo," ujar Sandi di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2017).
Ia pun memastikan tidak ada hal yang ditutup-tutupi Pemprov DKI.
Sandi menjelaskan tak ingin unggahan video di channel Pemprov DKI dikemudian hari dapat menimbulkan perpecahan.
Baca: Kang Maman Deklarasi Ikut Pilgub Jabar di Hadapan Kiai dan Guru
"Buat kami gak ada yang ditutup-tutupi silahkan minta rekamannya tapi. Kita gak mau mem-push sesuatu yang kami khawatir kan bisa memecah belah, ini sudah masuk Natal dan tahun baru. Kita gunakan kesempatan untuk merangkul semua dan jangan mengangkat isu-isu yang berpotensi menjadikan cibiran, saling ejek mengejek antara kelompok masyarakat," ungkap Sandi.
Ia menyatakan kebijakan dalam bentuk wacana kemudian diunggah bisa menimbulkan perdebatan.
"Misalnya ada isu ada mengenai RT RW, dan segala macam itu kan menjadi perdebatan dan kebijakannya belum final tapi sudah dikritisi disepkulasikan," ujar Sandi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap mengunggah video rapat yang digelar di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Dian menjelaskan, video yang diunggah berisi rapat tentang kebijakan yang akan dijalankan. Sementara video rapat tentang wacana tertentu tidak dipublikasikan terlebih dahulu.