TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Dinas Perhubungan DKI Jakarta masih mempelajari putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dicabutnya Pergub larangan motor melintas di kawasan MH Thamrin.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) DKI Jakarta Sigit Wijatmiko mengatakan Dirlantas Polda Metro Jaya (PMJ) dan Biro Hukum Pemprov DKI akan menggelar rapat khusus menyikapi putusan itu pada Rabu ini.

"Dari Biro hukum akan mengundang rapat Dishub, Dirlantas PMJ, menyikapi putusan MA. Kita akan tunggu hasil rapat seperti apa dan bagaimana, hari Rabu. Kami akan membahas itu, substansi kebijakan. Dishub dirlantas. Saat ini Mempelajari poin putusan MA," ujar Sigit saat dihubungi awak media pada Senin (8/1/2018).

Baca: Najwa Shihab Terpilih Sebagai Tokoh Publik Anti Korupsi 2017

Nantinya saat rapat, ujar Sigit, pihaknya akan menyampaikan data, hasil evaluasi pembatasan larangan motor.

"Juga kajian dan analisa, apa urgensi dan manfaat pembatasan dan sebagainya," tambah Sigit.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎

Baca: Menteri Yohana Tegaskan Bocah Korban Video Mesum dengan Wanita Dewasa Perlu Direhabilitasi

Pergub ini diterbitkan saat era jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," tulis putusan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya.

Dalam salinan putusan, Ketua Majelis Hakim Irfan Fachrudin mengatakan kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang.

Hakim Irfan berpendapat kebijakan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Fachrudin menambahkan pelarangan motor masuk Jalan MH.Thamrin tak sesuai Pasal 11 UU No. 39/ 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kebijakan itu juga bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU No. 12/ 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Pergub Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Fachrudin dikutip dari salinan putusannya, Senin (8/1/2018).