TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI bersama Kementerian BUMN RI dan Kementerian Perhubungan RI akan melakukan pengkajian terhadap pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta.

Ia menjelaskan hal tersebut usai menghadiri rapat bersama Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kajian tersebut harus dilakukan untuk mengetahui potensi pembangunan LRT yang menggunakan dana dari perusahaan swasta itu.

"Kalau misalnya ada swasta yang mau membangun (LRT) dan menggunakan dana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, kami harus kaji," ujar Sandiaga, saat ditemui usia rapat di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

Menurutnya, jika memang ada perusahaan yang berminat tentunya Pemprov DKI bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN harus mempercepat kajian tersebut.

"Seandainya itu betul-betul visible, sangat memungkinkan, iu harus kami dorong dan dipercepat," kata Sandiaga.

Baca: Sewa Konsultan Internasional, PT Ratu Prabu Keluarkan Biaya Mahal untuk LRT

Perusahaan energi PT Ratu Prabu Energi Tbk mengaku pada Sandiaga telah mengeluarkan biaya mahal untuk melalukan kajian mendalam terhadap pembangunan LRT tersebut.

Besaran biaya yang dikeluarkan oleh PT Ratu Prabu untuk menggunakan jasa konsultan Bechtel International yakni ratusan miliar rupiah.

Sandiaga mengaku mengetahui mahalnya jasa konsultan tersebut, lantaran sebelumnya ia pernah menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan konsultan internasional itu.

Profesinya yang juga merupakan seorang pengusaha membuatnya memahami berapa kisaran bayaran untuk jasa Bechtel International.

Sebelumnya, rencana perusahaan tersebut untuk membangun LRT Jakarta didukung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.

Ia mengizinkan perusahaan swasta turutserta membangun infrastruktur di ibukota, jika mereka memang berminat.

Hal tersebut karena saat ini diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang terbatas untuk pembangunan infrastruktur, termasuk di ibukota.