Ada Kontrak Politik, Alasan Anies-Sandi Upayakan Becak Beroperasi Kembali
Sandi tidak menyebutkan nama gubernur yang juga meneken kontrak politik dengan masyarakat.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, membenarkan adanya kontrak politik terkait kebijakan becak yang sedang diusahakan beroperasi kembali.
Sandi, sapaan akrab Sandiaga, mengatakan jika itu kontrak politik yang dibuat dirinya dan Anies Baswedan, saat mengikuti Pilkada DKI 2017 lalu.
Ia mengungkap kontrak politik mengenai becak ternyata merupakan kontrak yang juga diteken oleh pemerintah sebelumnya.
"Kontrak politik ini disodorkan untuk Pak Anies, ditandatangani beliau. Tapi ternyata ini kontrak politik pemerintah sebelumnya juga," ujar Sandi, di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
Sandi tidak menyebutkan nama gubernur yang juga meneken kontrak politik dengan masyarakat.
Namun yang jelas, kata Sandi, kontrak politik itu memperbolehkan becak beroperasi kembali.
Baca: Khofifah Langsung Kemas Barangnya Usai Digantikan Idrus Marham
"Karena juga ada kontrak politik pemerintah sebelumnya, kami akan tunaikan. Jadi kami buat dalam satu kontinuitas, satu kesinambungan," ujarnya.
Lebih lanjut, Sandi berusaha menepati kontrak politik yang dibuat selama kampanye kepada masyarakat, sekaligus merampungkan kontrak politik pemerintahan terdahulu.
"Kami punya beberapa kontrak politik, kami tabulasi, dan kami akan tunaikan semua. Jadi tidak memilah-milah mana kontrak politik,"katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan wacana pengoperasian becak saat meluncurkan program Community Action Plan (CAP) di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (14/1).
