TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Sekitar dua ratus orang dari massa Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menggeruduk Kantor Wali Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Selasa (23/1/2018) siang.

Mereka berunjuk rasa terkait masih amburadulnya sistem dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit dam Puskesamas di Kota Depok, terutama bagi warga kurang mampu atau warga miskin.

Karenanya massa DKR menuntut layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi rakyat di Depok, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, diwujudkan segera oleh Pemkot Depok.

Massa yang sebagian besar perempuan dan kaum ibu, berunjuk rasa dengan membawa poster dan spanduk.

Mereka juga berorasi di depan pintu gerbang Kompleks Kantor Wali Kota Depok.

"Banyak orang miskin di Depok nunggak BPJS Kesehatan kelas 3, dan ini harus diselesaikan Pemkot Depok. Juga hampir semua rumah sakit di depok baik swasta atau milik pemerintah mempersulit layanan bagi warga miskin meski memiliki BPJS. Bahkan mereka menolak merawat pasien miskin," kata Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan saat berorasi dalam unjuk rasa, yang dijaga ketat polisi dan Satpol PP Depok, Selasa (23/1/2018) siang.

"Alasannya kamar penuh, tapi kalau bayar ada. Warga miskin juga sering disuruh nebus obat, dengan alasan obat tidak dijamin BPJS. Dengan semua ini, kenapa Wali Kota Depok diam saja selama ini? Makanya kini sekarang kita datang untuk menuntut semua itu diperbaiki segera," kata Roy.

Ia memaparkan masalah lain soal layanan kesehatan di Depok ini juga termasuk sulitnya akses warga miskin sekalipun memiliki BPJS Kesehatan mendapatkan perawatan di ruang NICU, PICU dan ICU.

Baca: Serikat Pekerja Protes, Operasional Garuda di Bandara Soetta Tetap Berjalan Normal

Baca: Pemerintah: Bitcoin Haram Ditransaksikan di Indonesia

"Jika ada uang atau bayar, baru bisa dapat. Padahal mereka ini masyarakat kurang mampu yang wajib dijamin oleh pemerintah atas layanan kesehatan pada mereka" kata Roy.

Selain itu kata dia, pasien meninggal sangat kesulitan mendapatkan layanan ambulan jenasah gratis.

"Lalu layanan puskesmas yang katanya 24 jam, kenyataannya tidak," kata Roy.

Ia juga menyoroti fasilitas RSUD Kota Depok yang masih sangat minimal dan tidak adanya layanan gratis bagi warga miskin.