Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya menerapkan aturan bagi kendaraan roda dua, yang diwajibkan melewati marka jalur khusus motor saat melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Untuk membantu sosialisasi tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, mengerahkan para polisi wanita (Polwan).

Sebanyak 50 polwan akan siap siaga untuk menyampaikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Jl Sudirman-MH Thamrin.

“Polwan-polwan sudah disiapkan, saya buat tim namanya Cakra Women Response dengan Cakra Police Response. Lebih kurang 50-an khusus MH Thamrin karena disitu markanya jelas, di tempat lain Jalan Sudirman belum jelas,” ujar Halim, di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Baca: Fraksi PAN Berharap Dibentuk Lembaga Khusus Pengawasan Perlindungan Data Pribadi

Halim menyampaikan pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Dishub membantu sosialisasi melalui pemasangan spanduk dibeberapa titik lokasi sepanjang Jalan MH Thamrin. 

Dengan dibuatnya lajur khusus sepeda motor maka Ditlantas Polda Metro Jaya, kata Halim, akan mudah dalam melakukan penegakan hukum.

Sosialisasi tentang motor wajib melintas di jalur khusus motor sendiri akan dilakukan selama satu minggu hingga tanggal 29 Januari 2018 mendatang.

“Tanggal 5 Februari 2018 kami sudah lakukan penegakkan hukum terhadap masyarakat yang tidak di lajur sepeda motor,” ungkap Halim.

Sedangkan untuk pengendara roda empat atau lebih, urai Halim, diharapkan tidak masuk ke lajur khusus sepeda motor atau memarkir kendaraan dibahu jalan. Hal itu akan membuat kemacetan terjadi serta termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

Sebelumnya, pemberlakuan aturan baru tersebut pasca putusan MA No 57.P / HUM / 2017 tentang pembatalan Pasal yang ada dalam Pergub No 195 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 & 2 juncto pasal 3 ayat 1 dan 2 Pergub No 141 tahun 2015  tentang pelarangan sepeda motor pada ruas Jalan Thamrin – Segmen Bundaran HI – Patung Kuda dan Patung Kuda Merdeka barat.

Para pelanggar nantinya akan dikenakan pasal sesuai diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan), pasal 287 ayat 1 juncto pasal 106 ayat 4 huruf b dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu