Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Terkait Normalisasi Ciliwung Sandi Sebut Pemprov Harus Rogoh Kocek Untuk Investasi

Normalisasi kawasan sungai Ciliwung memang menjadi masalah DKI Jakarta setiap tahunnya.

Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Terkait Normalisasi Ciliwung Sandi Sebut Pemprov Harus Rogoh Kocek Untuk Investasi
Bayu Indra Permana/Tribunnews.com
Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sandiaga Uno mengatakan terkait normalisasi Ciliwung Pemprov DKI Jakarta harus mau merogoh kocek untuk investasi.

Investasi yang di maksud oleh politikus partai Gerindra tersebut ada pada Float System.

"Pertama-tama disiapkan untuk anggarannya. anggaran enggak kurang kita tinggal sepakat jumlahnya berapa yang sudah di-appraise kita nggak ada masalah itu bisa kita eksekusi," ucap Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/2/2018).

"Untuk penanggulangan dan pengelolaan air dan memastikan kita punya Float System yang bagus. Itu non negotiable itu harus kita danai, Pemprov harus merogoh kocek dan kita harus invest di situ," tambahnya.

Menurutnya Pemprov harus mendanai hal tersebut agar DKI Jakarta nyaman untuk kehidupan masyarakat dan nyaman untuk ditinggali.

"Kalau saya melihatnya sih investasi. Investasi untuk memastikan kota ini (DKI Jakarta) livable and sustainable," ujar Sandi.

Berita Rekomendasi

Baca: Ketua Komisi Dakwah MUI Minta Pemerintah Tata Ulang UU Zakat

Normalisasi kawasan sungai Ciliwung memang menjadi masalah DKI Jakarta setiap tahunnya.

Keberadaan warga di Bantaran Ciliwung sangat berbahaya bagi warga itu sendiri. Namun para warga selalu enggan untuk dipindahkan.

Sandiaga Uno megatakan beberapa cara untuk normalisasi bantaran sungai Ciliwung.

"Kedua, karna bukan kurang rusunnya tapi kurang daripada akomodasi yang dekat dengan tempat mereka tinggal sekarang. Jadi yang di Jatinegara itu contoh yang bagus banget," ucap Sandi.

"Ketiga ketersediaan lahan biasanya itu terkait dengan sengketa hukum. ini yang saya sampaikan harusnya karena untuk kepentingan umum ada inovasi," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas