Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera memperbaiki fasilitas Samsat Polda Metro Jaya (PMJ) serta membenahi jalanan rusak akibat hujan yang terus menerus mengguyur ibukota.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mendesak hal itu lantaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi hampir 50 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

"Sangat disayangkan kepedulian untuk menata kantor Samsat PMJ dan memperbaiki jalanan yang rusak dari Gubernur DKI masih sangat rendah. Akibatnya jalanan di ibukota cenderung tambal sulam hingga bergelombang dan rawan kecelakaan," ujar Neta, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (21/3/2018).

Padahal, kata Neta, IPW mencatat bahwa dari Rp 34,4 triliun PAD Jakarta di tahun 2017, Samsat Polda memberi kontribusi Rp 12, 9 Triliun. Dengan perincian pemasukan dari PKB sebesar Rp 7,9 Triliun dan bea balik nama kendaraan bermotor Rp 5 Triliun.

Ia pun meminta masyarakat membandingkan hal ini dengan PAD dari pajak hiburan, khususnya hiburan malam, yang paling rendah.

Pasalnya, ia menilai di tempat hiburan malam sering ditemukan narkoba, bahkan tak jarang dijadikan sebagai arena bursa narkoba.

"Tapi dengan alasan pemasukan bagi PAD, tempat hiburan tersebut sangat sulit untuk ditutup. Dari data yang diperoleh IPW pajak hiburan merupakan sumber pendapatan terendah di Jakarta. Perolehannya setiap tahun tidak pernah sesuai target," ungkapnya.

Baca: Curhat di Instagram, Pengacara Tenar Hotman Paris Bilang Hukum Acara Perdata Kita Ketinggalan Zaman

Baca: Kronologi Penangkapan Sopir Taksi Online, Perampok Sales Wedding Organizer yang Tewas di Bogor

Neta pun membeberkan sejumlah data, antara lain dari 1.218 tempat hiburan di Jakarta, Pemprov hanya memperoleh pajak sebesar Rp 2,5 triliun. Pemasukan pajak yang paling rendah lainnya adalah hotel. Perolehannya rendah dan sulit ditagih, begitu pula dengan parkir.

Perolehan pajak dan pendapatan dari parkir di Jakarta, jelasnya, sangat tidak sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 3,3 juta unit.

"Dari 2.152.638 untuk roda dua dan 1.175.184 untuk roda empat, tiap tahun rata-rata hanya Rp 3 triliun. Dari data yang diperoleh IPW, orang kaya di Jakarta tergolong malas membayar pajak, terutama untuk mobil mobil mewah," kata Neta.

IPW mendesak Pemprov Jakarta hendaknya bisa bekerja sama dengan PMJ memburu orang-orang kaya yang malas membayar pajak.

Menurutnya penting dilakukan penilangan terhadap mobil mewah yang tidak bayar pajak, begitu pula dengan pajak dan penghasilan dari parkir perlu diburu secara intensif. Sebab pendapatan dari parkir terlihat masih banyak yang "bocor".

"Di beberapa pasar milik PD Pasar Jaya misalnya, sore hingga malam hari mesin parkir sengaja dimatikan. Oknum petugas parkir lalu memakai cara manual dan patut diduga hasilnya masuk ke kantong oknum," kata dia.

"Gubernur perlu sidak untuk menertibkannya. Penertiban perlu dilakukan Gubernur Jakarta agar PAD bisa maksimal perolehannya sehingga perbaikan jalanan yang rusak bisa maksimal dan pembenahan fasilitas Samsat Polda Metro Jaya bisa dilakukan agar masyarakat nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor," pungkasnya.