Alasan Anies Tidak Laporkan Tongkat Hadiah dari Da'i Asal Afrika ke KPK
Saat ditanya apakah akan melapor ke KPK, Anies langsung mengatakan bahwa sejumlah hadiah tersebut untuk inventaris pemprov DKI Jakarta
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan hadiah dari Dai delegasi Afrika bernama Muhamad Harun.
Adapun hadiah tersebut berupa tongkat khas Afrika, kain dengan tulisan Ghana, cenderamata bergambar Benua Afrika.
Baca: Besok, Aktivis 98 Deklarasikan Dukungan Jokowi Presiden Dua Periode
"Ini hadiah dari sahabat Afrika, kalau di sana tongkat ini untuk chief. Kalau di sini mungkin namanya tongkat komando," ujarnya di Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat, (6/72/2018).
Anies juga mengatakan bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, memiliki peran global, tak hanya lokal.
Saat ditanya apakah akan melapor ke KPK, Anies langsung mengatakan bahwa sejumlah hadiah tersebut untuk inventaris pemprov DKI Jakarta.
"Kalau ini bukan buat pribadi, ini buat gubernur dan akan ditaruh di balai kota untuk inventaris pemprov," ujarnya seraya tersenyun kepada wartawan.
Jika hadiah tersebut untuk dirinya, Anies mengatakan akan melapor ke KPK.
Seperti diketahui, dalam penutupan pertemuan Dai se-Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa yang berlangsung di Grand Cempaka, Anies diberikan sejumlah hadiah dari Dai delegasi asal Afrika.
Anies pun membalas kebaikan delegasi tersebut dengan memberi hadiah berupa topi Gubernur DKI Jakarta.
"Kepada saudaea saya Muhammad Harun, yang memberi hadiah setelah berpidato dengan bahasa Afrika. Saya akan berikan topi Gubernur DKI Jakarta," ucap Anies.
Baca: Prabowo Pertimbangkan AHY Jadi Cawapresnya
Berdasarkan Pasal 12B Ayat (1) UU 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap.
Namun, hal tersebut tidak berlaku jika mereka melakukan pelaporan ke KPK dalam waktu 30 hari pasca menerima gratifikasi. KPK pun punya waktu tiga puluh hari menentukan apakah gratifikasi itu termasuk suap atau bukan.