TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah telah mengambil alih proyek enam tol dalam kota Jakarta seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kalau urusan tol pasti urusannya dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), pasti dengan Kementerian PUPR. Enggak ada saya ambil alih, memang urusannya begitu," tegas Basuki sebelum peresmian Jakabaring Sport City Center, di Palembang (Sabtu (14/7/2018).

Basuki menuturkan, proyek enam tol dalam kota yang dimaksud masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sejak diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya dan sudah dilakukan penandatangan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2014 silam.

Enam ruas tol dalam kota ini ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian dikuatkan dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tertanggal 15 Juni 2017.

"Jadi, tidak ada intensi kami untuk menarik. Tolong cek ke PT Jakarta Toll Road Development. Nanti dikira kami defense. Saya tidak memiliki kepentingan apa-apa," cetus Basuki.

Kenapa masuk PSN, Basuki menjelaskan, supaya ada dana talangan karena membangun tol di Jakarta mahal sekali.

Ini disebabkan harga tanahnya sudah sangat tinggi. Karena itu, enam tol dalam kota ini dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

Baca: Putri Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, Sebut Kehamilannya Luar Biasa Menyenangkan

Basuki mengatakan, jika ada pihak yang menolak proyek tersebut semestinya disampaikan melalui prosedur resmi yang berlaku.

"Kalau Pemprov DKI menolak, ya mestinya nyuratin. Ini tidak ada," ungkap Basuki.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, bukan dirinya yang meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota.

Ia menyebut proyek itu telah diambil alih pemerintah pusat setelah ia dipastikan menjadi gubernur Jakarta.

"Kampanye kami selesai 15 April. Kami menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017," kata Anies di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Ia mengakui, saat berkampanye ia menyatakan tidak akan meneruskan proyek enam ruas tol dalam kota itu.

Anies mempertanyakan apakah penolakannya itu mempengaruhi pengambilalihan proyek dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

"Apakah ada hubungannya karena gubernurnya baru waktu itu dan gubernurnya berpandangan tidak usah meneruskan proyek enam ruas jalan tol, lalu ini naik jadi program strategis nasional? Kita lihat aja," ujar Anies.

Dalam catatan Kompas.com, proyek enam tol dalam kota telah digagas sejak Sutiyoso menjadi gubernur DKI. Pengembangan tol dibagi dalam empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.

Enam ruas tol dengan total 69,77 kilometer ini terdiri dari Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, dan Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer. Kemudian, Kemayoran-Kampung Melayu 9,6 kilometer, Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Bantah Anies Soal Pengambilalihan 6 Tol Dalam Kota Jakarta",