Laporan wartawan Tribunnews.com, Wahyu Firmansyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan ada oknum lurah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pungutan liat hingga ratusan juta rupiah.

Menurut Prasetyo, oknum lurah yang melakukan pungli itu memanfaatkan warga yang akan mengurus surat PM 1.

Baca: Tips Penting bagi Traveler: Cara Menghindari Penipuan Berkedok Open Trip dan Tour Leader

Baca: Pura-pura Terluka karena Abu Rokok, Inilah Modus Terbaru Pelaku Jambret di Jakarta

“Kalau warga mau membuat surat harus melalui dia. Nah melalui dia inilah kalau gak ada uang tak akan dilakukan,” kata Prasetyo di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/7/2018).

Prasetyo mengatakan sudah menerima banyak pengaduan dari beberapa korban okn lurah tersebut.

“Sekarang saya sedang bekerja, ada beberapa yang ke lapangan untuk OTT (operasi tangkap tangan) mereka, supaya mereka tau, bagaimana yang saya katakan tadi, investasi di Jakarta ini berjalan baik. Kalau semua dihambat ya mandek lagi,” katanya.

Pras mengatakan banyak yang melapor dimintai hingga 200 juta rupiah.

"Banyak yang laporan ke saya, ke lantai 10 (DPRD DKI). Ada yang minta Rp 100 juta, Rp 50 juta, Rp 200 juta untuk PM I (surat keterangan kelurahan). Sekarang PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) kan harus punya PM 1 dulu, standardisasi harus ada. Kalau gak ada itu gak akan bisa masuk ke sistemnya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo berharap dengan pernyataannya tersebut dapat membuat oknum lurah tidak melakukan pungli kembali.

“Mudah mudahan dengan perkataan saya ini dia insyaf. Kalau gak diginiin, rusak lagi. Pemerintah daerah balik ke paradigma lama. Ini yang kita gak mau. Yang sudah baik teruskan, yang kurang baik kita sama-sama,” katanya.