Laporan Reporter Warta Kota, Anggie Lianda Putri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem Ganjil Genap menjelang dan selama Asian Para Games 2018.

Kebijakan yang semula hanya dipakai hingga 2 September 2018 atau sampai Asian Games 2018 selesai, kini diteruskan sampai Asian Para Games berakhir yaitu 13 Oktober 2018.

Namun kebijakan tersebut tidak berlaku pada beberapa kendaraan seperti berikut;

1. Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia seperti Presiden atau Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca: Satpol PP Kota Depok Copot Spanduk Provikatif Terkait Pilpres di Jalan Margonda

2. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga International yang menjadi tamu negara.

3. Kendaraan Dinas Operasional berplat dinas TNI atau Polri.

4. Kendaraan atlit dan official yanh bertanda khusus (stiker) Asian Para Games.

5. Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans.

6. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

7. Kendaraan Angkutan Umum (plat kuning).

8. Kendaraan Angkutan barang Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas.

9. Sepeda motor.

10. Kendaraan yang membawa masyarakat difabel.

11. Masyarakat yang membawa kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri seperti Kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, angar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan Polri.

Pergub ini sudah diresmikan atau ditetapkan oleh Anies sejak 31 Agustus 2018.