TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH mengatakan para diplomat yang merupakan representasi Republik Indonesia di luar negeri harus mengerti betul mengenai peta geopolitik bangsa Indonesia.

"Hal ini agar nanti ketika ada masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, maka diplomat-dipomat Indonesia ini justru bisa ikut menjelaskan dan memperkuat posisi Indonesia, terutama terkait masalah penanganan ataupun penanggulangan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia," ungkap Suhardi Alius saat memberikan paparan dihadapan para dipolmat senior yang sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan ke-60 tahun 2018.

Dimana para peserta Sesparlu ini di proyeksikan untuk menduduki berbagai jabatan pimnpinan tinggi di Kemlu di masa mendatang.

Mereka-mereka ini dikatakannya sebagai duta-duta Indonesia untuk menjadi menjadi mediator kita dengan dunia. Dan mereka ini tentuya dipersiapkan untuk menempati pos-pos berikutnya.

"Apalagi yang mengerti diplomasi Republik Indonesia dengan dunia ini yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Oleh sebab itu harus punya frame yang cocok, yang pas tentang Indonesia,” jelas Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius usai memberikan paparan di Pusdiklat Kemlu, Kamis (18/10/2018).

Suhardi Alius menjelaskan bahwa pihaknya merasa berkepentingan untuk menyampaikan pesan-pesan ataupun isu yang berkaitan dengan terorisme yang aktual yang nantinya bisa menjadi bahan buat para peserta Sesparlu.

Hal ini agar para peserta Sesparlu nantinya bisa menjadi mediator atau fasilitator terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait masalaha penanggulangan terorisme. Dimana para peserta itu nantinya akan menjadi kepanjangan tangan Indonesia di luar negeri.

“Nah tadi kita sampaikan bagaimana globalisasi yang berkaitan dengan semua masalah yang ada termasuk masalah terorisme, yang  mana kita (BNPT) juga menangani akar masaalah  terorisme dan juga bagaimana kita juga melaksanakan implementasi keseimbangan antara hard power approach dan soft power approach,” tutur mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini .

Untuk itu mantan Kabareskrim Polri ini berharap agar apa yang telah disampaikannya itu bisa di elaborasi oleh para peserta Sesparlu saat ditugaskan di luar negeri nantinya dengan pemahaman yang cukup dan bisa menjadi satu pola bagaimana Indonesia selama ini menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan terorisme.

“Yang paling penting kita juga akan menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan tentunya tugas ini akan menjadi tugas yang sangat utama kita dalam diplomasi. Dan salah satu isu yang dibahas seperti bagaimana ibu  Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi)  sampaikan bahwa isu yang akan kita temukan adalah masalah terorisme. Untuk itu para peserta ini kita bekali,” ungkap alumni Akpol tahun 1985 ini. .

Oleh  sebab itu mantan Kapolda Jawa Barat ini menegaskan bahwa BNPT akan berkolaborasi sebaik mungkin dengan Kemlu untuk memberikan masukan-masukan mengenai apa langkah-langkah BNPT yang terbaik dalam upaya untuk ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta kedamaian dunia. Untuk itu menurut Kepala BNPT, apa yang dilakukan para peserta Sesparlu ini ada korelasinya dengan tugas pokok para peserta tersebut Kemlu dengan melakukan sinergitas yang dibangun oleh BNPT.

“Korelasinya sudah pasti. Kenapa ? Karena mereka ini adalah corong kita di luar negeri. Mereka adalah teman-teman kita yang menjadi representasi Republik Indonesia ke luar negeri. Kita berkepentingan untuk menyampaikan pesan apapun yang berkaitan dengan masalah apa interaksi yang terjadi di negara Indonesia ini khususnya masalah terorisme, termasuk bagaimana kebijakan strategi kepada dunia luar melalui mereka mereka ini,” kata mantan Kepala Divisi Humas Polri ini mengakhiri.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Pof Yusuf Arifin selaku Deputi Derektur Sespalu Pusdiklat Kemlu yang ikut mendamping Kepala BNPT menjelaskan bahwa pihaknya sengaja mengundang Kepaka BNPT dikarenakan masalah terorisme sangat diperlukan dan penting untuk menjadi bahan yang disampaikan kepada para peserta Sesparlu ini termasuk apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah terorisme.

“Sehingga teman-teman peserta yang merupakan diplomat-diplomat senior ini memperoleh informasi terkini dan pada saatnya nanti ketika di perwakilan atau bertugas di manapun di dunia mereka bisa menyampaikan dengan tepat apa yang telah dilakukan oleh Indonesia,” ujar Pof Yusuf Arifin.

Seperti diketahui, Diklat Sesparlu gelombang ke III di tahun 2018 yang mengambil tema “Networking Diplomacy Enhancing Leadership and Outreaching Stakeholders” ini diikuti sebanyak 19 orang terdiri dari 13 pria dan 6 wanita.

Para peserta terdiri dari diplomat senior  yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun dan telah ditempatkan  setidaknya di dua perwakilan RI di luar negeri.