Imam juga mengatakan, fungsi dan kewenangan yang akan dihasilkan dari Rakerprov itu adalah:

Pertama, membuat ketetapan operasional organisasi, serta merupakan forum komunikasi antara DPP dan Anggota;

Kedua, Membahas dan menetapkan rencana pelaksanaan program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) yang disusun oleh DPP, serta membahas hasil pelaksanaan program kerja dan APBO yang telah ditetapkan;

Ketiga Menetapkan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melancarkan kegiatan-kegiatan organisasi.

Dikatakan Imam, ada 12 Priortas Program yang akan disasar INKINDO DKI Jakarta. Yakni Percepatan Pengurusan SBU; Fasilitasi Percepatan Sertifikasi tenaga ahli bekerjasama dengan asoisasi profesi; Penciptaan Peluang Usaha, Koperasi dan Permodalan, Pembuatan database keanggotaan yang interaktif; Pembuatan e-SBU.

Kemudian Membuka Pusat Layanan informasi dan solusi permasalahan Anggota; Sosialisasi Regulasi: Undang-Undang, Perpres, Permen, Sertifikasi, dan lain-lain; Implementasi program sebagai Mitra Strategis Pemprov DKI Jakarta; Bakti Sosial: donor darah, bantuan untuk bencana Lombok dan Palu; Bakti Profesi antara lain member masukan terkait isu-isu strategis di Pemprov DKI; MoU dengan instansi terkait.